Atasi 70 Ribu Anak Tidak Sekolah, Gubernur NTB Perintahkan Validasi Data hingga Desa
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat penanganan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pemutakhiran data hingga tingkat desa. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan identitas, kondisi keluarga, serta penyebab anak tidak mengakses pendidikan formal sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, angka sekitar 70 ribu anak tersebut masih merupakan data sementara yang harus diverifikasi. Pemerintah belum memiliki profil ATS secara utuh sehingga diperlukan pendataan lebih terperinci untuk mengetahui kondisi setiap anak yang masuk dalam kategori tersebut.
“Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui,” tegas Iqbal.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS di Mataram, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTB.
Menurut Iqbal, penanganan anak tidak sekolah tidak cukup dilakukan dengan menyediakan akses pendidikan atau menjalankan program intervensi secara umum. Pemerintah perlu mengetahui persoalan masing-masing anak, termasuk identitas, latar belakang keluarga, serta faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
Karena itu, Gubernur mendorong uji coba pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran di desa-desa yang menjadi lokasi Program Desa Berdaya. Posyandu Keluarga juga didorong menjadi salah satu simpul pengumpulan dan pemutakhiran data pendidikan agar identifikasi anak tidak sekolah lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.
“Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya,” imbuhnya.
Iqbal juga menekankan bahwa penanganan ATS membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Agama. Pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat, sementara keterlibatan Kanwil Kemenag diperlukan untuk menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan.
“Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menghasilkan tujuh agenda utama dalam penanganan ATS.
Tujuh agenda tersebut meliputi dukungan kebijakan daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address, optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur.
Syamsul berharap komitmen bersama tersebut segera diterjemahkan menjadi langkah nyata di tingkat daerah dan desa, bukan berhenti pada penandatanganan kesepakatan.