214 Gerai Koperasi Merah Putih Rampung, Pemprov NTB Siapkan Pelatihan 850 Bendahara
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan penguatan kapasitas pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendukung operasionalisasi koperasi di daerah. Dari target 1.166 unit, sebanyak 214 gerai telah rampung dibangun dan 119 unit mulai beroperasi.
Penguatan sumber daya manusia (SDM), permodalan, dan tata kelola usaha menjadi bagian dari langkah lanjutan program tersebut. Salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP yang dijadwalkan mulai 9 November 2026.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan koperasi menjalankan usaha secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.
“Sukses itu bukan sekadar kita membangun atau menunjukkan kemegahan bangunan koperasi. Setelah bangunan berdiri, harus tersedia SDM yang mampu bekerja. Kemudian, permodalan yang diberikan harus terus berjalan, berputar, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Pembangunan Gerai KDKMP Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 di Hotel Lombok Astori, Senin (26/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Pemprov NTB, dari total target 1.166 unit KDKMP, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi. Dari jumlah tersebut, 214 unit telah menyelesaikan pembangunan.
Sementara itu, sebanyak 119 unit telah memulai aktivitas operasional. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik dan pengoperasian koperasi berada pada tahapan yang berbeda, sehingga penyelesaian gerai perlu diikuti kesiapan pengelola dan aktivitas usaha.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan, menjelaskan sebanyak 102 unit telah menuntaskan proses verifikasi dan validasi. NTB juga termasuk dalam 10 provinsi yang hasil verifikasi dan validasi KDKMP-nya telah masuk ke Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes).
Hasil verifikasi dan validasi tersebut menjadi salah satu dokumen rujukan dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses itu selanjutnya berkaitan dengan pembayaran oleh PT Agrinas dan Kementerian Koperasi kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Di sisi lain, Pemprov NTB menyiapkan pelatihan bagi 850 bendahara KDKMP untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan koperasi. Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 9 November 2026.
Penguatan kapasitas bendahara menjadi salah satu bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan koperasi yang lebih profesional. Pengelolaan modal dan administrasi keuangan diperlukan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.
Wagub NTB juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan program.
“Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi kepada kementerian dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut turut membahas sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP, strategi percepatan operasionalisasi unit usaha, serta peran manajer koperasi yang ditunjuk PT Agrinas.
Kegiatan itu diikuti 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan dan peningkatan kapasitas pengelola, Pemprov NTB mendorong agar pembangunan KDKMP tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Kesiapan SDM, pengelolaan modal, dan pelaksanaan kegiatan usaha menjadi bagian penting dalam memastikan koperasi dapat beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelurahan.