Polemik Pengadaan Lahan 850 Hektare PT AMNT, Pelapor Ungkap Dugaan Rekayasa Harga Dan Pemalsuan Dokumen

SUMBAWA BARAT, NARASIMEDIA.NET – Polemik pembebasan lahan seluas 850 hektare untuk pembangunan fasilitas smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali bergulir. Seorang pemilik lahan mengungkap dugaan rekayasa harga transaksi dan pemalsuan dokumen yang kini menjadi bagian dari laporan pidana di Polres Sumbawa Barat.

Pelapor, yang mengaku melaporkan persoalan tersebut secara pribadi, menyebut laporan dugaan pemalsuan surat dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik telah naik ke tahap penyidikan. Namun, menurut keterangannya, hingga kini belum ada penetapan tersangka meskipun laporan tersebut telah berjalan sekitar dua tahun.

Dalam wawancara dengan Narasimedia.net, ia menyebut notaris Wira Anumeski sebagai pihak yang dilaporkannya terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam proses pembebasan lahan.

Menurut pelapor, persoalan bermula dari mekanisme transaksi lahan yang, menurut versinya, tidak dilakukan secara langsung antara pemilik tanah dan perusahaan (PT AMNT). Ia menduga terdapat penggunaan surat kuasa di bawah tangan yang menempatkan pihak perantara sebagai penerima kuasa dari pemilik lahan sekaligus pihak yang melakukan pembelian.

“Jadi dua kaki dia berdiri di situ. Pertama sebagai kuasa dari masyarakat pemilik lahan, dan yang kedua dia juga berperan sebagai pembeli sendiri,” kata pelapor saat menjelaskan mekanisme transaksi yang dipersoalkannya.

Ia juga menduga dokumen transaksi tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui nilai pembayaran yang sebenarnya dikeluarkan perusahaan untuk pembebasan lahan. Menurut dia, harga yang diterima masyarakat lebih rendah daripada nilai yang disebut dibayarkan perusahaan.

Pelapor menegaskan bahwa dalam laporan pribadinya, ia mempermasalahkan dugaan pemalsuan dokumen yang digunakan dalam proses pembebasan lahannya. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan surat kuasa dan dokumen transaksi yang menurutnya tidak mencerminkan mekanisme pembayaran sebagaimana dipahami masyarakat.

Dalam keterangannya, pelapor turut menyebut mantan Bupati KSB Musyafirin  dan seseorang yang ia sebut dengan Inisial C dalam dugaan rangkaian transaksi tersebut. Ia menduga terdapat pihak yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi pembebasan lahan.

Pelapor juga menjelaskan bahwa pengadaan lahan yang dipersoalkan berlangsung dalam rentang akhir 2018 hingga 2021. Ia menyatakan laporan yang diajukannya telah berjalan sekitar dua tahun dan menyebut belum adanya penetapan tersangka sebagai persoalan yang masih ditunggu penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan pelapor mengenai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) terakhir yang diterimanya pada 27 Juli, masih terdapat dua orang yang disebut belum diperiksa, yakni seorang terlapor dan seorang saksi yang berada di Jakarta. Menurut pelapor, pemeriksaan keduanya menjadi salah satu kendala dalam perkembangan perkara.

Pelapor mengaku masih menunggu tindak lanjut kepolisian. Ia menyebut sempat memperoleh informasi bahwa perkembangan penanganan perkara akan disampaikan dalam waktu dekat, tetapi mengaku belum menerima informasi terbaru mengenai penetapan tersangka.

Sebelumnya, Narasimedia.net pada 12 Mei 2026 memberitakan polemik pembebasan lahan seluas 850 hektare untuk pembangunan smelter AMNT. Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah pemilik lahan mengaku belum menerima pembayaran secara tuntas. Mereka juga mempersoalkan perbedaan nilai pembayaran serta mekanisme transaksi yang melibatkan pihak perantara.