Perhimpunan Pegiat Seni dan Dinas Kebudayaan NTB Jajaki Kolaborasi Susun PPKD Bidang Seni
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat membuka peluang pelibatan Perhimpunan Pegiat Seni NTB dalam tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi NTB, khususnya untuk objek pemajuan kebudayaan bidang seni.
Peluang tersebut dibahas dalam audiensi di Kantor Dinas Kebudayaan NTB, Mataram, Rabu (14/10/2026). Dalam pertemuan itu, perhimpunan menyerahkan draf rekomendasi PPKD bidang seni yang memuat pemetaan permasalahan, rekomendasi kebijakan, sasaran, tahapan kegiatan, dan indikator capaian.
Ketua Tim Penyusun PPKD Provinsi NTB, Azizudin, menilai draf tersebut sejalan dengan rancangan yang sedang disusun dinas.
“Rumusan yang teman-teman buat ini benar-benar memperkuat rancangan PPKD yang sedang kita susun,” ujarnya.
Azizudin menyebut sejumlah usulan yang memiliki titik temu dengan rancangan dinas, meliputi inventarisasi data seni, standar satuan harga bagi pelaku seni, pencatatan warisan budaya takbenda, serta pencatatan hak kekayaan intelektual atas karya seni.
Menurut dia, pendataan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan. Dinas juga tengah merancang sistem satu data digital kebudayaan yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang.
“Data menjadi fondasi pemajuan kebudayaan. Dengan data yang lebih terintegrasi, potensi dan persoalan kebudayaan di daerah dapat dipetakan secara lebih jelas,” kata Azizudin.
Kepala Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama, Sabaruddin, menyatakan hasil pendataan dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar objek pemajuan kebudayaan yang tercatat dalam PPKD dapat dimanfaatkan.
“Data yang sudah dihimpun dalam PPKD dapat menjadi dasar untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak sehingga objek pemajuan kebudayaan bisa didayagunakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Abdurrahim, menilai data yang terperinci akan membantu dinas menentukan sasaran pembinaan secara lebih terarah, termasuk memetakan sanggar yang telah mandiri dan kesenian yang terancam punah.
“Pendataan yang rinci akan memudahkan kami menentukan sanggar dan pelaku seni yang membutuhkan pembinaan, termasuk kesenian yang perlu mendapat perhatian agar tidak punah,” katanya.
Abdurrahim juga menyinggung persoalan honorarium pelaku seni yang dinilai belum layak dalam sejumlah kegiatan. Persoalan tersebut turut dibahas dalam audiensi, termasuk terkait penerapan standar satuan harga untuk profesi seni.
Perhimpunan Pegiat Seni NTB meminta dilibatkan tidak hanya dalam penyusunan dokumen, tetapi juga dalam pengawalan pelaksanaannya. Tim penyusun akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kebudayaan NTB untuk mengusulkan satu perwakilan perhimpunan masuk dalam tim penyusun PPKD bidang seni.