Aliansi Pemuda AP3 Bawa Dugaan Penyimpangan Data Pegawai RSUD NTB ke Gubernur, Potensi kerugian negara Rp21,6 Miliar
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan Nusa Tenggara Barat (AP3-NTB) menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB, Kamis (12/11/2026). Mereka meminta Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti polemik perbedaan data kepegawaian RSUD Provinsi NTB yang mencatat selisih 601 pegawai dalam dokumen pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP).
Dalam aksi tersebut, AP3-NTB mempertanyakan pertanggungjawaban atas perbedaan data kepegawaian yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
Persoalan ini sebelumnya telah disampaikan AP3 dalam audiensi dengan manajemen RSUD NTB. Namun, pertemuan tersebut justru memperlihatkan perbedaan keterangan antara dokumen KAP dan data internal rumah sakit melalui Satuan Pengawas Internal (SPI).
Dalam dokumen KAP yang ditandatangani Direktur RSUD NTB, drg. Asrul Sani, pada 4 Mei 2026, jumlah pegawai tercatat sebanyak 2.061 orang pada 2024 dan meningkat menjadi 2.662 orang pada 2025. Perbedaan kedua angka tersebut mencapai 601 orang.
Sementara itu, Ketua SPI RSUD NTB menyatakan data dalam laporan KAP tersebut tidak sesuai dengan data internal rumah sakit. Menurut keterangannya dalam audiensi, jumlah pegawai pada Desember 2024 sebenarnya sebanyak 2.662 orang, sedangkan pada 2025 berjumlah 2.652 orang.
SPI juga menjelaskan bahwa dari 2.652 pegawai pada 2025, pembayaran gaji RSUD NTB hanya diperuntukkan bagi 2.600 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 961 PNS, 349 PPPK, dan 1.290 tenaga kontrak. Adapun 52 orang lainnya merupakan dokter mitra yang menurut SPI tidak menerima gaji dari rumah sakit.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu alasan AP3 meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan lanjutan. Mereka menilai penjelasan internal rumah sakit perlu diuji melalui pencocokan dokumen dan verifikasi terhadap kondisi faktual pegawai.
Koordinator Lapangan AP3-NTB, Firdaus, dalam pernyataan sikapnya meminta Gubernur NTB memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
AP3 mendesak Gubernur memanggil Direktur RSUD NTB untuk memberikan penjelasan mengenai dokumen KAP yang telah ditandatangani, termasuk dasar penandatanganan dan proses verifikasi data di dalamnya.
Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap data kepegawaian 2023, 2024, dan 2025, meliputi daftar nominatif pegawai, surat keputusan pengangkatan, status kepegawaian, penempatan, hingga administrasi pembayaran gaji.
Selain itu, AP3 meminta Pemerintah Provinsi NTB mendorong pelibatan Inspektorat dan/atau lembaga auditor berwenang untuk memeriksa perbedaan data tersebut secara objektif dan independen.
Persoalan anggaran turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Berdasarkan perhitungan AP3, jika selisih 601 pegawai dikalikan asumsi gaji rata-rata Rp3 juta per orang setiap bulan, nilai belanjanya mencapai Rp1,803 miliar per bulan atau sekitar Rp21,6 miliar dalam setahun.
Angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan asumsi penghasilan, bukan nilai kerugian negara yang telah dibuktikan melalui pemeriksaan. AP3 meminta penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pembayaran terhadap pegawai yang tidak memiliki dasar administrasi dan pelaksanaan tugas yang sah.
Dalam pernyataan sikapnya, AP3 juga meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan apabila hasil pemeriksaan menemukan penyimpangan administrasi, pelanggaran prosedur, atau indikasi tindak pidana yang didukung bukti permulaan.
Dengan aksi tersebut, AP3 membawa persoalan perbedaan data kepegawaian RSUD NTB ke tingkat pengawasan pemerintah provinsi. Persoalan yang sebelumnya dipertanyakan dalam audiensi dengan manajemen rumah sakit kini turut dimintakan penanganannya kepada Gubernur NTB.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil pemeriksaan independen yang memastikan penyebab perbedaan data maupun adanya pembayaran terhadap pegawai yang dipersoalkan. Karena itu, pencocokan dokumen dan verifikasi faktual menjadi bagian penting untuk menjelaskan persoalan tersebut secara menyeluruh. (*)