Data KAP yang Ditandatangani Direktur Berbeda dengan Versi Internal RSUD NTB, AP3 Giring Polemik 601 Pegawai ke Gubernur
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Perbedaan data kepegawaian antara laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan versi internal RSUD Provinsi NTB kini menjadi tuntutan lanjutan Aliansi Pemuda Pemerhati Pembangunan NTB (AP3-NTB). Setelah melakukan audiensi dengan manajemen rumah sakit, AP3 mendesak pemeriksaan terhadap validitas data pegawai dan belanja pegawai, termasuk meminta perhatian Pemerintah Provinsi NTB.
Polemik tersebut berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Nomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026. Dalam laporan KAP Frifolinus Peno itu, jumlah pegawai RSUD NTB tercatat sebanyak 2.061 orang pada 2024 dan meningkat menjadi 2.662 orang pada 2025. Selisihnya mencapai sekitar 601 orang.
Laporan tersebut telah ditandatangani Direktur RSUD NTB, drg. Asrul Sani, pada 4 Mei 2026. Namun, data yang tercantum di dalamnya justru dibantah oleh manajemen internal rumah sakit melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) saat audiensi dengan AP3-NTB.
Ketua SPI RSUD NTB menyatakan data KAP tersebut keliru. Menurutnya, jumlah pegawai pada Desember 2024 sebenarnya mencapai 2.662 orang, bukan 2.061 orang seperti tercantum dalam laporan KAP.
Sementara untuk 2025, SPI menyebut jumlah pegawai sebanyak 2.652 orang, bukan 2.662 orang. Dengan demikian, menurut versi SPI, perubahan jumlah pegawai bukan bertambah 601 orang sebagaimana tercantum dalam laporan KAP.
“Kok bisa dia sampai salah hitung segala macem? Padahal posisi KAP-nya sudah tanda tangan. Sudah diserahkan,” kata Ketua SPI dalam audiensi tersebut.
SPI juga menjelaskan bahwa dari 2.652 pegawai pada 2025, pembayaran gaji RSUD NTB hanya diperuntukkan bagi 2.600 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 961 PNS, 349 PPPK, dan 1.290 tenaga kontrak.
Adapun 52 orang lainnya, menurut SPI, merupakan dokter mitra yang tidak menerima gaji dari RSUD NTB. SPI menyatakan memiliki dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penjelasan jumlah pegawai yang dibayarkan.
“Apakah betul 2.600 ini benar-benar dibayarkan? Buktinya adalah surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh direktur,” ujarnya.
SPI juga menegaskan bahwa pemeriksaan KAP berfokus pada laporan keuangan, bukan pemeriksaan khusus terhadap sumber daya manusia (SDM). Karena itu, menurut SPI, perbedaan angka dalam laporan tersebut tidak memengaruhi hasil audit laporan keuangan.
“Kalau ditanya apakah data tahun 2024 KAP 2.061 itu salah? Salah. Apakah 2025 salah? Salah. Tapi apakah itu mempengaruhi laporan audited keuangan? Tidak. Karena bunyinya hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Tidak sampai SDM,” kata Ketua SPI.
Di tengah perbedaan keterangan tersebut, AP3-NTB kembali meminta agar persoalan itu tidak berhenti pada penjelasan internal rumah sakit.
Dalam surat pemberitahuan aksi tertanggal 5 November 2026, AP3 menyatakan akan menggelar demonstrasi dengan Kantor Gubernur NTB. Mereka mendesak Pemprov NTB memberi atensi polemik ini secara serius.
AP3 juga meminta manajemen RSUD NTB melakukan verifikasi faktual terhadap sekitar 601 nama yang menjadi selisih dalam laporan KAP. Pemeriksaan itu diminta mencakup status kepegawaian, dasar pengangkatan, unit kerja, pelaksanaan tugas, daftar kehadiran, bukti keberadaan pegawai hingga realisasi pembayaran gaji.
Koordinator Lapangan AP3-NTB, Firdaus, sebelumnya menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dibuktikan melalui dokumen, bukan hanya penjelasan lisan.
“Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai urusan administrasi biasa, sebab ketika data kepegawaian berkaitan dengan pembayaran yang bersumber dari anggaran publik, maka transparansi, keabsahan dokumen, dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar,” tegas Firdaus.
AP3 juga menghitung simulasi belanja berdasarkan selisih 601 pegawai tersebut. Dengan asumsi gaji rata-rata Rp3 juta per orang per bulan, nilainya mencapai Rp1,8 miliar per bulan atau Rp21,6 miliar dalam setahun. (*)