AMM Laporkan Dugaan Pengalihan Aset Pemkab Dompu ke PAUD Milik Istri Kades Soro Barat ke Kejari Dompu
DOMPU, NARASIMEDIA.NET – Aliansi Masyarakat Menggugat (AMM) Desa Soro Barat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, melaporkan dugaan pengalihan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu ke BPN dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu untuk proyek revitalisasi PAUD JODI yang dikelola istri Kepala Desa Soro Barat, Ilyas Wahyuddin.
AMM mempersoalkan penerbitan surat keterangan hibah lahan seluas 4.000 meter persegi kepada PAUD JODI yang, menurut organisasi tersebut, berada di atas lahan aset Pemkab Dompu.
Dalam siaran pers bernomor 01/SP/AMM-SB/X/2026, Korlap AMM, Nazaruddin, menyebut lahan yang dipersoalkan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah seluas 13.470 meter persegi di Soro Barat.
AMM merujuk Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Dompu, dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00322. Dokumen tersebut, dalam siaran pers mereka merujuk pada bidang tanah yang menjadi objek persoalan.
“Kami menemukan fakta hukum yang sangat janggal dalam proyek Revitalisasi PAUD JODI tahun 2026 ini,” ujar Nazaruddin dalam siaran pers.
AMM juga mempersoalkan surat keterangan hibah yang diterbitkan Kepala Desa Soro Barat, Ilyas Wahyuddin, pada 1 Agustus 2026. Surat bernomor 1.8/76/…/2008/DSB/VIII/2026 itu disebut menghibahkan tanah lapangan bola seluas 4.000 meter persegi kepada PAUD JODI di Dusun Pali, Desa Soro Barat.
Menurut AMM, PAUD JODI dikelola oleh Akmal, yang merupakan istri kepala desa. Kondisi tersebut dinilai AMM menimbulkan dugaan konflik kepentingan dalam penerbitan surat keterangan hibah atas lahan yang diklaim sebagai aset pemerintah daerah.
AMM mempertanyakan dasar penerbitan surat tersebut karena, menurut mereka, tanah yang berstatus aset pemerintah daerah tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa melalui prosedur dan kewenangan yang sesuai.
Atas persoalan itu, AMM menyampaikan laporan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu untuk meminta pengecekan dan pemetaan bidang tanah dengan NIB 00322 serta memastikan status aset tersebut.
AMM juga melaporkan persoalan itu kepada Inspektorat Kabupaten Dompu untuk meminta audit legalitas hibah atas lahan seluas 4.000 meter persegi yang digunakan PAUD JODI. Selain itu, laporan disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Dompu untuk meminta pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan.
“Kami minta proyek Revitalisasi PAUD JODI ditinjau ulang legalitas lahannya. Jangan korbankan lapangan bola anak-anak dan aset Pemkab Dompu untuk kepentingan keluarga,” kata Nazaruddin.
AMM turut meminta Bupati Dompu dan Dinas Pendidikan Dompu menunda pencairan dana revitalisasi PAUD JODI sampai status lahan dinyatakan jelas dan bersih berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dompu.
Hingga berita ini terbit belum terdapat klarifikasi resmi dari Kepala Desa Soro Barat, Pemerintah Kabupaten Dompu, maupun Dinas Pendidikan Dompu mengenai dasar penerbitan surat keterangan hibah dan status penggunaan lahan yang dipersoalkan AMM.