Lima IUP Emas-Tembaga Senilai Rp5.400 Triliun di NTB Akan Dievaluasi

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengevaluasi lima izin usaha pertambangan (IUP) komoditas emas dan tembaga yang memiliki nilai cadangan terbukti mencapai US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. Lima konsesi tersebut tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, dan sejumlah wilayah lainnya.

Evaluasi itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya nilai cadangan mineral pada lima konsesi tersebut dan meminta pemerintah lebih selektif dalam pemberian izin pertambangan.

Bahlil menyampaikan informasi tersebut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).

“Di NTB, kemudian ada juga di Papua dan beberapa daerah lagi. Ada lima yang diminta untuk dievaluasi,” kata Bahlil, dikutip dari ANTARA pada 23 Oktober 2026.

Bahlil juga mengonfirmasi komoditas utama dalam lima konsesi itu berupa emas dan tembaga. Namun, ia belum merinci nama perusahaan pemegang izin, lokasi spesifik masing-masing konsesi, maupun tahapan evaluasi yang sedang dilakukan.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan nilai cadangan lima konsesi tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Prabowo, nilai cadangan terbukti tersebut mengacu pada studi cadangan dengan standar JORC.

“Lima IUP memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC namanya, nilainya itu Rp5.400 triliun, 300 miliar dolar AS,” ujar Prabowo.

Presiden meminta pemerintah memastikan perusahaan penerima konsesi memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya mineral. Ia juga menyoroti adanya izin pertambangan yang telah diberikan selama bertahun-tahun, tetapi belum diikuti kegiatan usaha yang nyata.

“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Jadi kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” kata Prabowo.

Prabowo juga memerintahkan Menteri ESDM mencabut izin konsesi perusahaan yang tidak menjalankan aktivitas usaha secara nyata selama lebih dari dua tahun.

“Lebih dari 2 tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” ujar Prabowo.

Namun, hingga  25 Oktober 2026, belum ada rincian resmi yang mengidentifikasi konsesi mana saja di NTB yang masuk dalam daftar tersebut.