APBD-P NTB Memanas, 4 Legislator PDIP kompak Walk Out
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) NTB Tahun Anggaran 2026 memunculkan perbedaan sikap di internal DPRD NTB.
Empat anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, yakni Raden Nuna Abriadi, Made Slamet, Suhaimi, dan Abdul Rahim alias Bram, menarik diri dari proses pembahasan APBD-P 2026.
Sikap tersebut dituangkan dalam Minderheidsnota atau catatan sikap politik minoritas.
Penarikan diri empat legislator PDIP tersebut berlangsung di tengah pembahasan perubahan struktur anggaran daerah. Dalam rancangan APBD-P 2026, belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp6,52 triliun, meningkat sekitar Rp319 miliar dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,733 triliun.
Pada saat yang sama, sejumlah fraksi DPRD NTB juga memberikan catatan terhadap sejumlah pos anggaran dalam APBD-P 2026.
Fraksi Gerindra, misalnya, menyoroti kenaikan anggaran bantuan sosial dari sekitar Rp3,7 miliar menjadi Rp40,02 miliar. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp36,61 miliar. Alokasi urusan sosial secara keseluruhan juga meningkat dari Rp53,47 miliar menjadi Rp94,95 miliar.
Juru bicara Fraksi Gerindra Sudirsah Sujanto mengatakan kenaikan perhatian terhadap perlindungan sosial perlu disertai akurasi data penerima, ketepatan sasaran, transparansi, dan mekanisme pengawasan.
“Fraksi Partai Gerindra memandang peningkatan perhatian terhadap perlindungan sosial merupakan bagian penting dari kebijakan anggaran dan perlu disertai dengan akurasi data penerima, ketepatan sasaran, transparansi, dan mekanisme pengawasan.”
Sementara itu, dalam Minderheidsnota, empat anggota PDIP menyampaikan sikap politik mereka terhadap proses pembahasan APBD-P 2026. Catatan tersebut merupakan sikap Raden Nuna Abriadi, Made Slamet, Suhaimi, dan Abdul Rahim, bukan sikap keseluruhan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR).
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta penyusunan APBD-P 2026 memperhatikan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, dan BPKP terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik mengatakan Gubernur meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan setiap perubahan dan pergeseran anggaran memperhatikan hasil pembinaan bersama lembaga tersebut.
Dalam struktur APBD-P yang disampaikan pemerintah, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp5,62 triliun. Sementara belanja mencapai Rp6,52 triliun, dengan defisit sekitar Rp369 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto, termasuk SiLPA sekitar Rp431 miliar.