Ekonomi NTB Tumbuh 7,41 Persen, Tambang Masih Sumbang 56,4 Persen
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,41 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan II 2026. Namun, pertumbuhan tersebut masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.
Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB tersebut merupakan capaian positif. Berdasarkan data BPS, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 30,57 persen secara tahunan.
Dari total pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 7,41 persen, sektor pertambangan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 4,18 poin persentase. Dengan demikian, sekitar 56,4 persen pertumbuhan ekonomi NTB bersumber dari sektor pertambangan, sementara sektor di luar pertambangan secara bersama-sama menyumbang sekitar 43,6 persen.
“Artinya, tambang masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi NTB. Ini PR kita bagaimana memperkuat dan mengakselerasi mesin pertumbuhan non tambang (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, UMKM, perikanan, peternakan dan sektor jasa), agar ketika tambang mengalami turbulensi, pertumbuhan NTB tidak ikut terjun alias tetap terjaga positif,” kata Sambirang di Mataram, Minggu.
Sambirang mengatakan, struktur PDRB menunjukkan pertanian masih menjadi lapangan usaha terbesar di NTB dengan pangsa 21,93 persen, disusul pertambangan 20,02 persen, perdagangan 13,94 persen, dan konstruksi 8,51 persen.
Namun, pada Triwulan II 2026, sektor pertanian hanya tumbuh 2,54 persen secara tahunan, jauh di bawah pertumbuhan sektor pertambangan yang mencapai 30,57 persen.
Karena itu, Sambirang mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan produktivitas sektor-sektor yang memiliki basis masyarakat luas.
“Besarnya kontribusi pertambangan harus digunakan sebagai leverage untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi harus terukur seberapa besar aktivitas pertambangan itu menciptakan tenaga kerja lokal, pengadaan lokal, jasa lokal, logistik, industri pendukung dan peluang usaha bagi masyarakat lokal NTB,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki peta yang lebih jelas mengenai local content dan rantai pasok industri pertambangan yang dapat diisi pengusaha dan tenaga kerja daerah. Hilirisasi juga perlu diperkuat agar nilai tambah sumber daya alam tidak berhenti pada aktivitas ekstraksi.
Selain ketergantungan terhadap pertambangan, Sambirang juga menyoroti investasi. Data BPS mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 1,51 persen secara tahunan. Bahkan dibandingkan Triwulan I 2026, PMTB mengalami kontraksi 1,06 persen.
“Investasi hari ini menentukan kapasitas produksi dan lapangan kerja kita beberapa tahun ke depan. Karena itu, di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus memastikan investasi produktif juga bergerak lebih cepat,” ujar Sambirang.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi hambatan investasi, memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, memperkuat infrastruktur pendukung, serta lebih aktif menarik investasi yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di NTB.
Sambirang juga menyebut kinerja ekspor yang tumbuh 49,42 persen harus menjadi momentum untuk memperluas basis ekspor, tidak hanya komoditas berbasis tambang, tetapi juga produk pertanian olahan, perikanan, peternakan, industri makanan dan minuman, kerajinan, ekonomi kreatif, serta produk UMKM.
“APBD harus menjadi pengungkit pertumbuhan. Belanja daerah harus diarahkan pada infrastruktur produktif, konektivitas sentra produksi, kualitas sumber daya manusia, kawasan industri, hilirisasi, digitalisasi, akses pasar serta dukungan kepada kegiatan ekonomi yang mempunyai efek pengganda besar,” katanya.