BPR NTB Menuju Syariah, Menjemput Peluang Baru Ekonomi NTB

Oleh: Muhammad Raihan Mubaraq, S.E., M.A. (Dosen – Universitas Negeri Makassar)

Mataram, NARASIMEDIA.NET –

Rencana konversi PT BPR NTB menjadi PT BPR NTB Syariah membawa harapan baru bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat. Prosesnya masih berjalan, sehingga belum saatnya berbicara tentang hasil. Namun, momentum ini layak dilihat secara optimistis sebagai peluang untuk memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Konversi BPR NTB bukan sekadar perubahan sistem perbankan atau penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Lebih jauh, langkah ini dapat menjadi momentum untuk menghadirkan lembaga keuangan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan sektor usaha produktif.

Mengapa ini penting? Karena ekonomi NTB tidak hanya digerakkan oleh perusahaan besar. Ada pedagang kecil, UMKM, petani, nelayan, dan berbagai pelaku usaha yang menjalankan roda ekonomi dari skala yang mungkin terlihat sederhana. Bagi mereka, akses terhadap pembiayaan bukan sekadar fasilitas keuangan, tetapi dapat menjadi pintu untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Di sinilah BPR NTB Syariah nantinya memiliki ruang yang strategis. Karakter BPR yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi kekuatan untuk menghadirkan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau dan sesuai dengan karakter usaha masyarakat.

Namun, pembiayaan seharusnya tidak berhenti pada penyaluran dana. Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut benar-benar masuk ke sektor produktif dan mampu menciptakan nilai tambah. Pelaku UMKM membutuhkan modal, tetapi juga membutuhkan literasi keuangan, pendampingan, dan pemahaman dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, BPR NTB Syariah nantinya dapat mengambil posisi bukan hanya sebagai lembaga pemberi pembiayaan, tetapi sebagai mitra pertumbuhan masyarakat.

Konversi ini juga memiliki konteks yang lebih luas. NTB telah memiliki Bank NTB Syariah, sementara pemerintah daerah mendorong penguatan ekosistem keuangan syariah melalui sinergi berbagai lembaga keuangan daerah. Gagasan Holding Keuangan Syariah Daerah yang melibatkan Bank NTB Syariah, BPR NTB Syariah, dan Jamkrida NTB Syariah dapat menjadi salah satu ruang untuk memperkuat sinergi tersebut. Namun, inti dari seluruh upaya itu tetap sama: bagaimana lembaga keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Tentu, peluang tersebut membutuhkan kesiapan. Konversi perlu didukung sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, teknologi yang memadai, manajemen risiko yang kuat, serta tata kelola yang profesional.

Sebagai BUMD, BPR NTB tidak hanya dituntut untuk tumbuh secara bisnis, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana manfaatnya kembali kepada masyarakat. Di titik ini, akuntansi bukan sekadar mencatat transaksi, tetapi menjadi dasar untuk mengukur kinerja, memantau risiko, menjaga transparansi, dan memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Bagi lembaga keuangan daerah, akuntabilitas bukan hanya persoalan administratif, tetapi bagian dari membangun kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan inilah yang pada akhirnya menjadi modal penting bagi sebuah lembaga keuangan. Masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa dana mereka dikelola dengan baik, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian bahwa akses pembiayaan dapat membantu mereka berkembang secara sehat.

Karena itu, proses menuju BPR NTB Syariah layak disambut dengan optimisme. Kita tidak perlu terburu-buru menilai hasil sebelum prosesnya selesai. Yang lebih penting adalah memastikan transformasi ini memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat NTB yang terus berkembang.

Pada akhirnya, harapannya bukan sekadar lahirnya satu lagi lembaga keuangan syariah. Kita menantikan BPR NTB Syariah yang mampu tumbuh bersama masyarakat, membantu UMKM naik kelas, memperluas akses pembiayaan, dan menjadi bagian dari penggerak ekonomi daerah.

Konversi dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih dekat dengan ekonomi rakyat. Jika itu yang menjadi arah transformasinya, maka konversi BPR NTB bukan hanya perubahan kelembagaan. Ini adalah kesempatan untuk menulis bab baru tentang bagaimana keuangan daerah dapat bekerja lebih dekat untuk ekonomi rakyat. Sehingga, mampu menjemput peluang ekonomi baru bagi NTB.