Iqbal-Mori Tumbang, Akademisi Sodorkan Umi Dinda sebagai Figur Alternatif Ketua KONI NTB
MATARAM, NARASIMEDIA.NET — Bursa Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026-2030 kembali membuka ruang bagi figur baru setelah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua KONI NTB Mori Hanafi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tahapan penjaringan.
Di tengah kekosongan figur yang dinyatakan lolos, nama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mulai disebut sebagai salah satu kandidat alternatif. Akademisi Universitas Bima Internasional Mataram, Dr. Alfisahrin, M.Si., menilai IDP atau Umi Dinda memiliki sejumlah modal untuk memimpin KONI NTB.
“Saya pikir figur alternatif yang ideal sebagai kandidat Ketua KONI NTB adalah Wagub, Umi Dinda,” kata Alfisahrin, Rabu (19/8/2026).
Menurut Alfisahrin, peluang IDP tidak terlepas dari pengalaman sebagai kepala daerah, jejaring politik yang relatif luas, serta kedekatannya dengan basis olahraga di Pulau Sumbawa.
Namun, menurutnya, posisi Ketua KONI NTB pada periode mendatang memiliki beban strategis yang jauh lebih besar karena NTB tengah memasuki fase persiapan menuju PON XXII 2028 yang akan digelar bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.
“Apalagi Pemerintah Provinsi NTB sendiri saat ini tengah memasuki fase penting dan genting karena persiapan PON 2028 yang sudah di depan mata,” tuturnya.
Bukan Sekadar Jabatan Seremonial
Alfisahrin menilai Ketua KONI NTB tidak sekadar memegang jabatan organisasi, tetapi akan berada pada posisi strategis dalam mengatur pembinaan prestasi atlet, hubungan dengan cabang olahraga, KONI kabupaten/kota, pemerintah daerah, sponsor, hingga koordinasi dengan KONI Pusat.
Karena itu, figur yang memimpin KONI harus memahami olahraga sekaligus memiliki kemampuan dalam perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan strategis.
“Intinya ketua KONI harus paham dunia olahraga, perencanaan, penganggaran dan pengambilan keputusan strategis memajukan dunia olahraga di NTB,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Alfisahrin melihat IDP memiliki keunggulan karena berada di pusat pemerintahan sebagai wakil gubernur. Namun, pada saat yang sama, IDP tidak berada di posisi puncak kekuasaan pemerintahan.
Menurut dia, posisi tersebut justru dapat menjadi modal untuk menawarkan pola kepemimpinan KONI yang lebih kolektif.
“Artinya seluruh elemen olahraga di NTB nantinya dapat dilibatkan menjadi mitra strategis dalam mengembangkan visi dan prestasi olahraga,” katanya.
Empat Modal Umi Dinda
Alfisahrin menyebut setidaknya ada empat modal yang dapat menjadi kekuatan IDP jika benar-benar maju dalam bursa Ketua KONI NTB.
Pertama, modal teknokratik pemerintahan. Pengalaman sebagai kepala daerah dinilai membuat IDP memahami birokrasi serta bagaimana menghubungkan kebutuhan olahraga NTB dengan kebijakan pemerintah pusat.
Kedua, modal politik. Sebagai wakil gubernur sekaligus mantan kepala daerah, IDP dinilai memiliki pengalaman membangun koalisi dan mengelola berbagai kepentingan politik.
Ketiga, modal representasi wilayah. Kehadiran figur dari Pulau Sumbawa dalam kepemimpinan organisasi olahraga tingkat provinsi dinilai dapat menjadi simbol pemerataan representasi NTB.
Keempat, modal gender dan regenerasi. Menurut Alfisahrin, kepemimpinan perempuan di organisasi olahraga provinsi dapat menghadirkan narasi baru bahwa KONI tidak harus selalu dipimpin figur laki-laki dari kalangan elite olahraga atau politik.
Dukungan Cabor Jadi Ujian
Meski melihat IDP sebagai figur alternatif yang potensial, Alfisahrin mengingatkan bahwa modal politik dan pemerintahan belum cukup untuk memenangkan pemilihan Ketua KONI NTB.
Menurutnya, kekuatan seorang kandidat tetap sangat bergantung pada konfigurasi dukungan cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota.
“Ketua KONI tidak dipilih oleh popularitas publik, tetapi melalui mekanisme organisasi. Karena itu, kekuatan IDP harus diukur dari berapa banyak KONI kabupaten/kota dan Pengprov cabang olahraga yang dapat dikantongi dan benar-benar berada di belakangnya,” ujarnya.
Ia mengingatkan, minimnya dukungan dari KONI kabupaten/kota maupun pengurus provinsi cabang olahraga dapat menjadi hambatan bagi IDP jika memutuskan maju.
Dengan demikian, setelah Iqbal dan Mori tumbang dalam proses penjaringan, ruang politik olahraga NTB belum otomatis mengarah kepada satu figur. Peta dukungan masih sangat terbuka dan dapat berubah mengikuti mekanisme yang akan ditempuh KONI NTB bersama KONI Pusat.
Potensi Konflik Kepentingan Jadi Catatan
Selain persoalan dukungan, Alfisahrin juga mengingatkan adanya aspek regulasi yang perlu diperhatikan apabila IDP maju sebagai kandidat.
Menurutnya, status sebagai pejabat daerah aktif berpotensi menimbulkan persoalan konflik kepentingan, terlebih KONI berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD.
“Jika tidak kantongi banyak dukungan dari KONI kabupaten/kota di NTB, ini bisa jadi hambatan Umi Dinda untuk melenggang mulus menjadi Ketua KONI NTB. Jika IDP maju perlu juga perhatikan regulasi terkait UU olahraga. Karena pejabat daerah aktif menjabat ketua KONI sangat rawan dan potensial terlibat konflik kepentingan. Apalagi KONI mengelola anggaran yang bersumber dari APBD,” pungkasnya. (Red)