Pemprov NTB Sayangkan Dugaan Pungli di Bukit Merese
MATARAM, NARASIEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyayangkan dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Praktik tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan wisatawan sekaligus berdampak terhadap citra pariwisata NTB.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan serta kewenangan yang jelas.
“Kalau memang ini pungli, tentunya ini sangat disayangkan,” kata Aulia, Rabu (19/8/2026).
Menurut Aulia, pungutan tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu pengembangan ekosistem pariwisata yang tengah dibangun pemerintah.
Ia mengatakan aktivitas ekonomi di destinasi wisata memang dapat berkembang seiring meningkatnya jumlah kunjungan. Namun, pemanfaatan peluang ekonomi tersebut tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku.
“Peluang itu muncul setelah ramai berkunjung dan kemudian ada ide untuk memanfaatkan. Tetapi jangan sampai dilakukan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa,” ujarnya.
Aulia menjelaskan pengelolaan destinasi wisata melibatkan sejumlah pihak, mulai dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Karena itu, setiap pungutan kepada wisatawan harus dipastikan memiliki landasan dan kewenangan yang sah.
“Yang penting harus dipastikan dasarnya dulu. Jangan sampai ada pungutan yang tidak memiliki dasar, itu yang menjadi kategori pungli,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak menutup ruang bagi masyarakat maupun pengelola destinasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata, termasuk melalui penerapan tiket atau tarif tertentu.
Namun, penerapannya harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas.
“Dibolehkan saja, yang penting aturannya itu dulu. Aturannya, dasarnya, punya kewenangan atau tidak,” ujarnya.
Aulia mengatakan persoalan pungutan di destinasi wisata perlu menjadi perhatian agar tidak kembali terjadi. Pemprov NTB, kata dia, terus mendorong konsep pariwisata berkualitas yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin kenyamanan wisatawan.
“Pariwisata berkualitas itu kuncinya bagaimana wisatawan merasa aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita,” katanya.
Pemprov NTB berharap pengelolaan destinasi wisata semakin tertib dan transparan, sehingga aktivitas pariwisata tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kenyamanan wisatawan.