Pemprov NTB Matangkan Pemetaan Lokasi Sumur Bor, Prioritaskan Wilayah Paling Terdampak Kekeringan
Pembangunan satu sumur bor berkedalaman 100 meter membutuhkan anggaran hingga Rp500 juta, sehingga penentuan lokasi dilakukan secara selektif berbasis kebutuhan dan potensi air tanah.
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah mematangkan pemetaan lokasi pembangunan sumur bor sebagai salah satu strategi memperkuat ketahanan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Mengingat tingginya biaya pembangunan yang mencapai sekitar Rp500 juta untuk satu sumur bor dengan kedalaman 100 meter, penentuan lokasi dilakukan secara selektif agar bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan titik-titik pembangunan sumur bor. Keputusan tersebut akan didasarkan pada hasil asesmen terhadap daerah yang paling membutuhkan, terutama kawasan yang selama ini mengalami kekeringan berulang.
“Belum kita putuskan. Kita lihat karena stok kita terbatas karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor. Maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, sebelum mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, Pemprov NTB akan melakukan identifikasi menyeluruh terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan tinggi. Kawasan selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menjadi daerah yang selama ini paling sering terdampak pada musim kemarau.
Sebagai bagian dari upaya memperluas akses air bersih, Pemprov NTB berencana mengusulkan pembangunan 106 titik sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah desa miskin ekstrem di NTB. Namun demikian, pembangunan tidak serta-merta dilakukan di seluruh desa tersebut karena kondisi geografis dan potensi air tanah setiap wilayah berbeda.
Beberapa desa memiliki sumber air yang melimpah, sementara wilayah pesisir pada sejumlah lokasi justru memiliki keterbatasan air tanah, sehingga membutuhkan kajian teknis sebelum pembangunan dilakukan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menjelaskan bahwa besaran anggaran pembangunan sumur bor sangat bergantung pada kondisi lapangan, terutama kedalaman pengeboran.
“Kalau di daerah selatan itu kedalamannya bisa sampai 100 meter. Kalau sampai 100 meter itu bisa sampai Rp500 juta,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan sumur bor merupakan alternatif terakhir dalam penanganan kekeringan karena selain membutuhkan investasi yang besar, operasional dan pemeliharaannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.
“Operasional besar, pembuatannya juga tidak murah,” ujarnya.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam mengelola dan merawat sarana yang telah dibangun. Sumur bor membutuhkan pasokan listrik maupun bahan bakar minyak (BBM) untuk pengoperasiannya, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar tetap berfungsi dalam jangka panjang.
“Kalau bangun sumur bor ini tidak sekali dibangun terus selesai dan harus cermat. Karena akan diberikan ke masyarakat dan masyarakat yang akan menjalankan,” ungkapnya.
Menurut Kusuma, tingginya biaya listrik maupun BBM selama ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak sumur bor tidak dapat beroperasi secara optimal dalam waktu lama.
“BBM yang banyak, listrik yang mahal sehingga tidak berfungsi lama,” tambahnya.
Ia menambahkan, jumlah sumur bor yang nantinya dibangun diperkirakan tidak mencapai 100 unit karena seluruh usulan akan didahului dengan survei teknis untuk memastikan keberadaan cekungan air tanah yang layak dimanfaatkan.
“Kalau lihat potensi tergantung kita lihat cekungan air tanah dan itu butuh survei,” jelasnya.
Sementara itu, untuk penanganan dampak kekeringan selama musim kemarau, skema pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sesuai mekanisme penanggulangan bencana yang berlaku. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, kesiapan teknis, dan keberlanjutan pengelolaan, Pemprov NTB berharap pembangunan sumur bor dapat menjadi solusi efektif dalam memperkuat akses air bersih bagi masyarakat di wilayah rawan kekeringan.