Saat Harga Cabai Rentan Melonjak, Pemprov NTB Siapkan “Benteng Inflasi” dari Ribuan Sekolah

//80 Persen Sekolah di Pulau Lombok Sudah Tanam Cabai, Panen Ditarget Tepat Saat Harga Mulai Naik

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membangun strategi pengendalian inflasi dari lingkungan sekolah. Melalui gerakan tanam cabai, sekitar 80 persen SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok telah menyerap bibit cabai gratis yang disiapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTB. Program ini dirancang agar hasil panen berlangsung pada September hingga November 2026, bertepatan dengan periode ketika harga cabai kerap mengalami kenaikan sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan dan menekan gejolak harga di masyarakat.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya preventif Pemprov NTB dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Alih-alih hanya mengandalkan intervensi pasar saat harga mulai melonjak, pemerintah mendorong lahirnya sumber-sumber produksi cabai baru melalui partisipasi sekolah, guru, siswa, hingga rumah tangga.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, melalui Kepala UPTD SMK-PP Negeri Mataram, Sugiharta, M.Pd., mengatakan penyaluran bibit cabai berjalan sesuai target. Seluruh SMA, SMK, dan SLB di Kota Mataram telah menerima bibit, disusul sekolah-sekolah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, serta sebagian besar sekolah di Kabupaten Lombok Timur.

“Untuk Kota Mataram seluruh SMA, SMK, dan SLB sudah mengambil bibit. Lombok Barat juga hampir seluruhnya, begitu juga KLU. Lombok Timur sebagian besar juga sudah mengambil. Secara keseluruhan sekitar 80 persen sekolah di Pulau Lombok telah menyerap bibit cabai yang kami siapkan,” ujar Sugiharta, Selasa (28/7).

Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa sekolah yang belum mengambil bibit, khususnya di wilayah Lombok Timur. Kondisi tersebut bukan sepenuhnya karena keterlambatan distribusi, tetapi karena sebagian sekolah yang memiliki kompetensi di bidang agribisnis memilih memproduksi bibit secara mandiri.

“Contohnya SMKN 1 Sakra yang memiliki program keahlian agribisnis pertanian. Mereka menyiapkan bibit sendiri sesuai kebutuhan. Jadi tidak semua sekolah bergantung pada bibit yang kami produksi,” katanya.

Gerakan tanam cabai ini tidak berhenti di lingkungan sekolah. Bibit juga diberikan kepada guru dan siswa agar dapat dibudidayakan di pekarangan rumah masing-masing. Dengan demikian, manfaat program diharapkan meluas hingga ke tingkat rumah tangga sekaligus memperkuat produksi cabai masyarakat.

“Harapan Pemprov NTB, gerakan ini tidak hanya memberi manfaat bagi sekolah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan guru, siswa, dan keluarga mereka,” ujarnya.

Saat ini DPKP NTB telah menyiapkan sekitar 400 ribu bibit cabai. Apabila seluruh stok terserap, produksi bibit akan kembali dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan musim tanam. Produksi berikutnya direncanakan menjelang musim hujan pada Desember hingga Januari.

Sugiharta menjelaskan bibit yang dibagikan merupakan bibit berumur empat hingga lima minggu dengan tiga hingga empat helai daun sehingga telah siap dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Dengan perawatan yang baik, tanaman diperkirakan mulai berbuah dalam waktu sekitar satu setengah bulan setelah ditanam.

“Kalau ditanam sekarang, sekitar satu setengah bulan kemudian sudah mulai berbuah,” jelasnya.

Untuk memastikan keberhasilan program, DPKP NTB juga membekali para guru dengan pelatihan budidaya cabai dalam polybag. Sebanyak 61 guru dari SMA, SMK, dan SLB telah mengikuti pelatihan tersebut. Bahkan, sejumlah sekolah datang langsung ke SMK-PP Negeri Mataram bersama kepala sekolah, guru, dan siswa untuk mempelajari teknik budidaya, mulai dari penanaman hingga perawatan tanaman.

Menurut Sugiharta, keberhasilan budidaya cabai sangat bergantung pada perawatan, terutama penyiraman, pemupukan, serta kecukupan media tanam. Karena itu, pendampingan kepada sekolah menjadi bagian penting agar bibit yang telah dibagikan mampu menghasilkan panen optimal.

Hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan sesuai kebijakan masing-masing sekolah, baik untuk memenuhi kebutuhan guru, siswa, dan wali murid, maupun dijual sebagai sumber pendapatan sekolah. Yang lebih penting, panen yang diperkirakan berlangsung pada September hingga November diharapkan hadir pada momentum ketika harga cabai biasanya mengalami kenaikan.

“Harapan pemerintah, saat terjadi potensi kelangkaan atau kenaikan harga cabai, sekolah sudah memiliki hasil panen sendiri sehingga bisa ikut membantu menekan inflasi,” kata Sugiharta.

Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah menerima jumlah bibit yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik baru. Secara umum, setiap siswa memperoleh satu bibit cabai, sementara sekolah yang memiliki lahan lebih luas mendapatkan tambahan bibit untuk ditanam langsung di lahan, tidak hanya menggunakan polybag. Dengan pola tersebut, Pemprov NTB berharap gerakan tanam cabai berkembang menjadi gerakan kolektif yang tidak hanya membangun budaya bercocok tanam di lingkungan pendidikan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai fondasi pengendalian inflasi yang berkelanjutan.