Harga Elpiji 3 Kg Tembus Rp80 Ribu, Pemprov NTB Usul Tambah Kuota ke Pemerintah Pusat
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengusulkan penambahan kuota elpiji subsidi 3 kilogram kepada pemerintah pusat menyusul melonjaknya harga gas melon di wilayah Bima Raya yang dilaporkan mencapai Rp80 ribu per tabung.
Langkah tersebut ditempuh sebagai solusi jangka panjang untuk meredam gejolak harga yang terjadi di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Sementara dalam jangka pendek, Pemprov NTB bersama Pertamina Patra Niaga telah melakukan penambahan pasokan (extra dropping) pada Kamis dan Jumat guna menambah ketersediaan elpiji di lapangan.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Afghan, mengatakan persoalan tingginya harga elpiji subsidi sebenarnya telah menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sejak kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Gubernur NTB ke Bima Raya pada awal Juni lalu.
“Seluruh daerah di Bima Raya menyampaikan persoalan yang sama, yakni tingginya harga elpiji 3 kilogram. Bahkan persoalan ini sudah menjadi salah satu fokus pembahasan TPID,” ujar Afghan, Jumat (17/7).
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Pertamina Patra Niaga, pasokan elpiji subsidi sejatinya masih dalam kondisi aman. Bahkan selama pekan ini dilakukan penambahan distribusi untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
“Untuk stok dan mekanisme penyaluran, sesuai informasi dari Pertamina masih aman. Bahkan ada penambahan pasokan pada Rabu, Kamis, dan Jumat,” katanya.
Afghan menjelaskan, lonjakan harga dipicu oleh kombinasi meningkatnya konsumsi saat musim tanam dan panen, serta praktik sebagian pengecer yang menjual elpiji subsidi di atas harga yang semestinya.
“Kenaikan harga salah satunya dipengaruhi musim panen dan musim tanam. Pada kondisi seperti ini ada pengecer yang memanfaatkan situasi, sehingga harga di tingkat masyarakat ikut melonjak,” ujarnya.
Selain itu, tingginya permintaan juga dipengaruhi pola konsumsi masyarakat. Masih ditemukan rumah tangga yang memiliki lebih dari satu tabung elpiji subsidi, sementara jumlah pelaku UMKM pengguna elpiji 3 kilogram terus bertambah.
“Perilaku konsumen juga berpengaruh. Ada rumah tangga yang memiliki lebih dari empat tabung, ditambah meningkatnya jumlah UMKM yang memakai elpiji subsidi,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB melalui TPID akan mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) untuk meminta tambahan kuota elpiji subsidi bagi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Pemerintah juga mendorong pelaksanaan operasi pasar elpiji sebagaimana yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Lombok Timur.
Di sisi lain, pengawasan distribusi akan diperketat bersama Pertamina dan aparat kepolisian. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan pangkalan maupun pengecer yang menjual elpiji subsidi di luar ketentuan.
“Kami bersama Pertamina dan Satgas Kepolisian memiliki komitmen yang sama untuk memperketat pengawasan, terutama di tingkat pengecer serta memastikan mekanisme penjualan elpiji subsidi di pangkalan berjalan sesuai regulasi,” tegas Afghan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Niken Arumdati, mengatakan koordinasi dengan Pertamina telah dilakukan untuk mempercepat penambahan pasokan sebagai langkah cepat menekan kenaikan harga di lapangan.
“Kami akan terus memantau perkembangan kondisi setelah penambahan pasokan tersebut,” katanya.
Niken juga membantah anggapan bahwa mahalnya harga elpiji di Bima disebabkan belum tersedianya infrastruktur penyimpanan. Menurutnya, Bima telah memiliki fuel terminal untuk BBM dan elpiji. Adapun fasilitas yang belum tersedia hanya untuk distribusi Bright Gas.
Untuk mencegah persoalan serupa terus berulang, Dinas ESDM NTB menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari pembentukan satuan tugas pengawasan terpadu, pemetaan kebutuhan riil elpiji subsidi hingga tingkat kecamatan, penambahan jumlah pangkalan, hingga usulan kuota khusus bagi petani dan nelayan.
Pemerintah juga akan mendorong penggunaan elpiji nonsubsidi bagi kelompok masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi, seperti hotel, restoran, usaha laundry, serta aparatur sipil negara (ASN) golongan III ke atas.
Serangkaian langkah tersebut diharapkan mampu menstabilkan harga elpiji subsidi di Bima Raya sekaligus memastikan distribusi gas bersubsidi tepat sasaran.