Jelang Aksi 2 Juni, Polda NTB dan Aliansi PPS Sumbawa Perkuat Koordinasi Kamtibmas

Mataram, NARASIMEDIA.NET –

Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda NTB memperkuat koordinasi dengan Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Sumbawa menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 2 Juni 2026.

Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui kegiatan silaturahmi antara Subdirektorat 1 Ditintelkam Polda NTB dan jajaran Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa di salah satu kawasan pantai di Kabupaten Sumbawa, Sabtu (30/5/2026).

Kasubdit 1 Ditintelkam Polda NTB, Kompol Hatta, mengatakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Kami berharap Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa dapat terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Hatta.

Menurut dia, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi faktor penting dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Sementara itu, Ketua Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Abdul Hatab, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia menilai Kabupaten Sumbawa selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif sehingga kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui kerja sama seluruh pihak.

“Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa tetap mendukung upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sumbawa dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, dan itu harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.

Abdul Hatab juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat keamanan menjelang aksi yang direncanakan berlangsung pada 2 Juni 2026, termasuk di kawasan Pelabuhan Poto Tano.

Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sinergitas dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan harus terus dijaga demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, baik saat pelaksanaan aksi maupun setelah kegiatan berlangsung,” katanya.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama antara kepolisian dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, sekaligus memastikan pelaksanaan aksi penyampaian pendapat berlangsung damai tanpa mengganggu kepentingan umum.