Akademisi Sentil Politik Pencitraan Iqbal–Dinda, “NTB Jangan Hanya Cantik di Statistik dan Flyer”
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Akademisi Ilmu Politik, Dr. Alfisahrin, menilai praktik komunikasi politik Pemerintah Provinsi NTB belakangan ini mulai menunjukkan gejala “hiperealitas”, yakni situasi ketika citra dan simbol kekuasaan tampil lebih dominan dibanding realitas sosial masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Alfisahrin dalam tulisan edisi opini sebelumnya yang bertajuk “Memotret NTB dalam Perspektif Hiperealitas: Ketika Kekuasaan Menjadi Produsen Citra dan Permainan Simulasi”. Ia menyoroti maraknya produksi narasi keberhasilan pemerintah daerah melalui statistik, visual media sosial, hingga simbol pembangunan fisik yang dinilai berpotensi menggeser esensi demokrasi lokal.
“Demokrasi akan rentan berubah menjadi industri pencitraan ketika birokrasi lebih sibuk membangun persepsi dibanding menyelesaikan akar masalah substantif masyarakat,” kata Alfisahrin.
Ia menilai, dalam beberapa waktu terakhir Pemprov NTB aktif menampilkan berbagai capaian pembangunan, mulai dari klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen, promosi investasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan sektor pariwisata dan pelayanan publik.
Namun, menurut dia, capaian tersebut perlu dibaca secara kritis agar publik tidak hanya menerima simbol keberhasilan tanpa melihat kondisi empiris masyarakat di lapangan.
Alfisahrin menggunakan pendekatan teori hiperealitas filsuf Prancis, Jean Baudrillard, untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui produksi citra, simbol, dan simulasi yang terus dipertontonkan kepada publik.
Dalam teori tersebut, kata dia, masyarakat perlahan dapat kehilangan kemampuan membedakan antara realitas asli dan realitas yang telah dikonstruksi melalui media, statistik, dan pencitraan politik.
“Ketika publik lebih mengenal daerahnya lewat baliho, flyer, video estetik, dan slogan pembangunan dibanding pengalaman hidup sehari-hari masyarakat, di situlah hiperealitas mulai bekerja,” ujarnya.
Ia mencontohkan, berbagai narasi optimistik yang diproduksi pemerintah melalui media sosial dan publikasi birokrasi kerap tidak berjalan seiring dengan kenyataan sosial yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, krisis air bersih, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah di NTB.
Menurut Alfisahrin, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang dialektika kritis dalam demokrasi lokal. Kritik publik, kata dia, perlahan tenggelam oleh banjir konten seremonial dan produksi citra birokrasi yang terus menerus dibangun.
“Publik akhirnya tidak lagi mengonsumsi realitas otentik NTB, tetapi menikmati representasi tentang NTB yang diproduksi kekuasaan,” katanya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan untuk menafikan seluruh capaian pembangunan Pemprov NTB. Menurutnya, investasi, pembangunan infrastruktur, dan promosi pariwisata tetap membawa dampak positif bagi daerah.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada orientasi simbolik semata, melainkan memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Masalahnya muncul ketika citra pembangunan lebih diprioritaskan dibanding pemerataan manfaatnya. Daerah tidak bisa dibangun hanya dengan permainan citra dan statistik visual,” ujar Alfisahrin.