Memotret NTB dalam Perspektif Hiperealitas, Ketika Kekuasan menjadi Produsen Citra dan Permainan Simulasi

Oleh : Dr. Alfisahrin, M.Si (Akademisi Ilmu Politik)

Kekuasaan dan Produksi Citra

Pemprov NTB akhir-akhir ini rajin sekali memamerkan sejumlah simbol-simbol dan tanda keberhasilan yang impresif pasca gaduh dikritik tajam publik soal Pemprov yang minim prestasi dan terobosan konkrit. Sontak dalam waktu yang realtif singkat Pemprov NTB beri notice ke publik bahwa NTB raih pertumbuhan ekonomi tinggi capai 13,64 persen. Hutang bertumpuk di RSUP pun lunas dibayar, meritokrasi juga panen pujian meski diawal menuai pro kontra dan kontroversi akibat banyak pejabat demosi. Polemik Sekda impor pun, kini tuntas berakhir damai. Pemprov NTB kini tengah disibukan dengan program desa berdaya promosi pariwisata, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Dua isu terakhir seolah menjadi duri dalam daging kekuasaan karena NTB selalu berada diurutan buncit Provinsi dari daeran lain. Capaian baik Pemprov NTB ini layak diapresiasi karena dalam logika pembangunan moderen gemerlap pembangunan fisik adalah potret dan indikator sukses kekuasaan. Namun, Saya secara teoritik ingin melihat etalase keberhasilan tersebut, menggunakan teori Hiperealitas filsuf Prancis Jean Baudrillard bahwa setiap keberhasilan dapat dimaknai sebagai simbol, tanda, dan citra kinerja birokrasi. Tegas ini akan memunculkan pertanyaan antropologis yang mendasar. Apakah capaian hebat Pemprov NTB itu, benar-benar merepresentasikan fakta masyarakat diakar rumput, atau hanya citra yang diproduksi secara konstan hingga tampak lebih nyata dari pada kenyataan aslinya.

Dalam perspektif politik modern menjaga citra dan menampilkan citra lebih penting dari menghadirkan fakta. Sehingga etalase citra dan simbol keberhasilan teknokratis perlu juga perlu didekonstruksi(dibongkar) secara filosofis untuk menghasilkan data dan kebenaran pembanding bagi publik. Lebih lanjut Baudrillard menjelaskan bahwa kekuasaan modern dan masyarakat post modern cenderung untuk hidup dalam dunia citra, simbol, simulasi atau simulakra. Simulakra artinya dunia tanda, simbol, dan citra yang sengaja dipamerkan dan perlahan menggantikan realitas asli. Di dalam dunia simulakra pembangunan sering hadir bukan dalam bentuk kenyataan empiris yang substantif melainkan pertunjukan artistik visual dan statistik.

Orang awam di kampung-kampung terpencil di pelosok Bima, Dompu, dan Sumbawa. Meski disodorkan data statistik, indeks, dan grafik BPS tentang ekonomi NTB yang melonjak 13, 64 persen. Apa mereka ngerti statistik, apa mereka merasa kemiskinannya berkurang, hidupnya sejahtera dan harga -harga murah bisa dibeli hanya dari simulasi angka dan data. Jika pun ekonomi NTB tumbuh, benarkah ini karena efektivitas kebijakan, inovasi, dan hasil kreasi Pemprov NTB. Jangan-jangan sebaliknya klaim ekonomi NTB melonjak justru karena adanya aktivitas ekspor tambang PT. AMMAN Mineral di Sumbawa. Pada saat yang sama terdapat fakta yang sulit dibantah bahwa kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di NTB nyata adanya.

Di sinilah, praktek visualisasi kekuasaan sering diragukan kehadirannya baik secara metodologi, filosofi maupun esensi. Data statistik kerap menjadi alat simulasi kesejahteraan, angka tampak mengesankan padahal, tidak sungguh-sungguh mewakili realitas dan kualitas hidup masyarakat yang sebenarnya. Bahkan Darell Huff (1954) dalam How to Lie with Statistic berani menyebutkan bahwa data statistik sering digunakan untuk memanipulasi opini publik, terutama dalam politik, media dan birokrasi. Saya percaya statistik tidak selalu bohong tetapi bisa dibohongi. Melalui cara apa, bisa penyajian data, pemilihan data atau interpretasi yang dibengkokan untuk kepentingan populis kekuasaan. Visualisasi data-data statistik apalagi bersumber dari pemerintah jika publik tidak membaca dengan kritis rawan sekali menyesatkan dan manipulatif karena statistik bisa tampak ilmiah dan objektif, padahal bisa jadi sebenarnya dipakai untuk propaganda atau pencitraan kekuasaan.

Kapan Hiperealitas dan Simalakra Bekerja

Saya perlu menjelaskan diawal tentang apa itu Hiperaelitas, supaya sederhana dan mudah dipahami. Hiperealitas adalah suatu kondisi ketika manusia sulit membedakan antara realitas (fakta) asli dan realitas buatan karena citra, media, simbol dan informasi tampil terlihat lebih kuat dari kenyataan aslinya. Kapan dalam politik hiperealitas terjadi. Jawabnya, ketika publik rendah literasi politik, minim daya kritis, apatis terhadap kekuasaan dan nir-partisipasi. Sehingga orang misalnya mengenal NTB, hanya melalui tampilan baliho, video, dan flyer bukan dari kenyataan hidup sehari-hari warga NTB. Birokrasi kekuasaan berisi teks-teks sosial yang dapat dibaca publik dalam ragam penafsiran. Itu sebabnya, saya lihat Pemprov NTB makin ke sini makin sering menampilkan diri sebagai produsen citra yang menjual kemewahan Bandara Bizam, keindahan sirkuit Mandalika, kemegahan Masjid Islamic Centre, keunikan pantai, dan pembangunan masif infrastruktur sebagai tanda dan simbol kemajuan NTB.

Secara antropologi kekuasaan memang dimaknai identik dengan simbol artinya kekuasaan tidak hanya bekerja lewat aturan, hukum, atau paksaan tetapi juga lewat tanda, citra, pakaian, ritual dan pencitraan sebagai sumber dan basis legitimasi kekuasaan. Saya kemudian tertarik melihat praktek simbolisasi kekuasaan dan permainan citra dalam politik lokal di NTB. Terutama bagaimana Pemprov NTB memainkan peran sebagai produsen citra melalui sejumlah tanda, citra, dan simbol birokratik. Misalnya, hilir mudik pejabat yang sibuk klarifikasi soal tudingan sektor impor, sewa mobil listrik, dan pelaporan polisi aktivis penyebar nomor pribadi pejabat. Ini adalah tampilan dari teks-teks birokrasi kekuasaan yang memberi pesan bahwa Pemprov NTB tidak salah mengambil kebijakan soal mobil listrik, tidak salah pilih sekda, dan tidak salah melaporkan aktivis. Itu semiotika politik yang dibaca sebagai tampilan citra simbolik kekuasaan. Mengutip Humberto Eco dalam Semesta Tafsir bahwa manusia memang hidup dalam dunia simbol, jaringan simbol, citra, bahasa, dan tafsir mengalir bebas mengikuti irama kepentingan.

Birokrasi modern memang gila tanda demi puaskan opin publik, kekuasaan cenderung mengejar pengakuan visual, sertifikat, rangking, opini publik maya, dan viralitas media. ini berdampak pada makin minimnya esensi dan kualitas rata-rata kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan dasar publik. Penyebabnya karena kebijakan sering lebih diarahkan untuk mengejar dan menghasilkan citra dan kesan sukses dibanding menyelesaikan akar problem struktural. Akibatnya, politik pembangunan di daerah kemudian bukan fokus pada etik dan esensi persoalan rakyat tetapi bergeser secara paradigmatik menjadi politik permainan pencitraan. Situasi ini otomatis dapat menyuburkan praktek Hiperealitas dan terlihat dalam cara birokrasi di NTB membangun komunikasi publik. Media-media sosial dan cetak yang dekat dengan Pemprov dipenuhi narasi optimistik, terbaru dipenuhi visual estetik AI dan tagline bomabstis NTB makmur mendunia. Akibatnya, banyak kritik publik tenggelam oleh banjir flyer dan konten seremonik.

Bagi saya ini sangat berimplikasi terhadap kesehatan demokrasi lokal yakni minimnya ruang dialektika kritis karena esensi partisipasi diredam oleh banyaknya tampilan informasi publik yang simulatif. Publik tidak lagi mengonsumsi realitas otentik NTB yang alami melainkan hanya menikmati suguhan trik dan strategi representasi dari kekuasaan tentang NTB. Melihat potret Pemprov NTB dengan pendekatan Baudrillard bukan berati seluruh capaianya harus dianggap palsu dan sengaja menafikan keberhasilanya. Investasi, pemabngunan infrastruktur, dan promosi wisata yang digalakan Pemprov NTB terbukti telah membawa dampak pada kesejahteraan dan kemajuan. Namun, menjadi persoalan ketika citra pembangunan lebih diutamakan dari pemerataan manfaatnya.

Artinya Hiperealitas umumnya terjadi bukan karena tidak ada pembangunan tetapi karena simbol keberhasilan sering diproduksi lebih masif dan sistemik dibanding realitas asli dan pengalaman langsung di masyarakat. Kekuasaan memang bersifat sangat kompleks, di dalamnya menghadirkan banyak sekali simbol-simbol dan tanda-tanda yang rumit. Sehingga perlu dibaca secara cerdas, kritis dan filosofis agar publik tercerahkan dan memahami pesan implisit dari teks-teks kekuasaan. Bagaimana sumpah jabatan selain menjadi penanda prestise dan sakralitas kekuasaan, sumpah jabatan penguasa juga dimaknai simbolik sebagai tanda ikrar kesediaan, kesetiaan, dan pengorbanan untuk melayani rakyat. Ada titah dan instruksi yang menjadi kode-kode bahasa kekuasaan. Ada regulasi yang dipatuhi, protokoler yang diikuti, pidato yang harus didengar, surat dan rekomendasi ditindaklanjuti, larangan yang dihindari, kejujuran yang dianjurkan, disiplin yang diikuti dan atasan yang dihormati. Semua adalah teks-teks birokratik sekaligus teknokratik yang menampilkan kekuasaan politik sebagai sistem simbol, citra dan tanda.

Lalu apa yang dapat di baca sebagai tanda semiotika politik di NTB kini, terutama untuk memahami seliweran data-data prestasi kinerja Pemprov NTB. Menurut saya, Pertama, secara simbolik Pemprov NTB ingin memberi pesan tegas bahwa mereka tengah serius bekerja, melayani dan membangun NTB. Mesin birokrasinya terus dibiarkan menyala panas agar populasi kemiskinan NTB berkurang, pariwisatanya maju, investasinya meningkat dan keadilan ekonomi segere diwujudkan. Kedua, Pemprov NTB ingin menjelaskan bahwa mereka bukan sekedar omon-omon dan hanya membangun narasi soal visi NTB makmur mendunia tetapi membuktikan melalui kinerja konkrit ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pariwisata yang digarap serius. Ketiga. Pemprov NTB ingin menegaskan bahwa prestasi kinerja harus dibuktikan dengan parameter dan tanda yang jelas. Diantaranya dengan indikator kepuasan publik yang meningkat, birkorasi yang profesional, dan stabilitas politik yang terjaga baik.

Citra Visual vs Realitas Faktual

Piere Bordieau mengenalkan sebuah istilah dalam konteks kekuasaan politik yakni symbolic power arti nya suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengendalikan cara berpikir publik dan memandang realitas tanpa paksaan langsung. Dalam konteks NTB, di mana politik lokal dinamis, publika kritis, dan perbincangan politik yang intens. Baudrillard memberi ilustrasi bahwa kita sedang hidup di tengah banjir slogan pembangunan. Harus diakui bahwa Pemprov NTB sedang sibuk mengejar target NTB Makmur mendunia tetapi di satu sisi, ada fakta krisis air bersih, pamer investasi tetapi faktanya banyak pengangguran, pejabat pidatokan NTB aman faktanya kekerasan dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Tragisnya lagi kekerasan dan pelecehan seksual justru banyak terjadi di pesantren dan kampus ternama NTB.

Politik lokal NTB memang tampaknya sering kali lebih sibuk membangun persepsi dari pada menyelesaikan akar masalah substantif. Media sosial di NTB diramaikan umpatan, caci maki terhadap pejabat tetapi mesin birokrasi kekuasaan sibuk juga produksi citra. Citra kunjungan simbolik pejabat, citra seremoni bantuan,dan citra video aksi humanis pejabat. Sebenarnya sah-sah saja dalam demokrasi tetapi kuatirnya politik berubah menjadi panggung drama visual. Kalau femonena ini dibiarkan terus terjadi, birokrasi akan menjadi asal-asalan bekerja, penting terlihat bekerja, sebaliknya bukan benar-benar bekerja. Bahayanya bagi demokrasi lokal di NTB, demokrasi akan rentan berubah menjadi industri pencitraan. Sehingga dalam perspektif hiperealitas Jean Baudrillard, ketika terlalu banyak citra dan simulasi dalam kekuasaan, masyarakat perlahan akan kehilangan kemampuan diri membedakan mana kebijakan nyata dan mana sekadar pertunjukan simbolik. Kritik oleh penguasa akan mudah dianggap ancaman terhadap narasi kemajuan penguasa. Data dipakai bukan untuk membaca persoalan, tetapi untuk membangun legitimasi kekuasaan.

Jujur saya melihat bahwa praktek hiperealitas di NTB sudah menyentuh ranah vital yakni identitas budaya NTB. Tradisi dan budaya lokal sekarang hanya komoditas tontonan wisata bukan mengekstraksi nilai jadi etos pedoman hidup komunal orang Sasak. Budaya direduksi sekedar kepentingan meraup untung ekonomi sehingga sekedar ornament festival, bukan ruang hidup masyarakat NTB. Kearifan lokal dipentaskan untuk konsumsi kamera dan media sosial, sementara problem masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok miskin tetap berada di pinggir panggung. Hutan mereka dirusak, haknya dirampas, dan eksistensi mereka diperjual belikan sebagai komoditas ekonomi politik. Sedihnya kini, publik tanpa sadar ikut menikmati dirinya ditampilkan dalam ruang etalase simulasi kekuasaan.

Mengutip bahasa Baudrillard, bahwa masyarakat modern akhirnya hidup terperangkap dalam salinan tanpa asli sebuah dunia yang dipenuhi representasi, citra, simbol, dan tanda tetapi kehilangan kedalaman realitasnya sendiri. Karena itu, tantangan terbesar NTB hari ini bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi menjaga kejujuran sosial di tengah banjir pencitraan. Pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil perlu kembali menempatkan realitas warga NTB sebagai pusat pembangunan, Pemprov NTB tidak sekadar memproduksi narasi keberhasilan dalam angka-angka statistik visual. Sebab dalam banyak konsep kekuasaan, daerah tidak bisa dibangun hanya dengan produksi dan permainan citra. Mengapa, karena ada fakta diakhirnya bahwa bangunan megah, pariwisata maju, ekonomi melejit, dan jalan raya NTB yang mulus tidak otomatis menghapus ketimpangan di banyak titik. Sebagai penutup, Hiperealitas membuat kita memang terlihat maju. Tetapi sering jadi ilusi karena tampilan visual seringkali mengakali realitas pahit yang sebenarnya terjadi di masyarakat.