Gubernur NTB masuk 10 Besar dalam Survei Online, Gap Metodologi hingga Margin Error Tak Dicantumkan

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Poster survei yang dirilis platform Muda Bicara ID menampilkan daftar “10 Gubernur Berkinerja Terbaik Menurut Anak Muda” dengan rentang persentase dari 18,5 persen hingga 1,2 persen. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, berada di posisi teratas dengan 18,5 persen, disusul Pramono Anung (17,3 persen) dan Dedi Mulyadi (17,1 persen). Sementara itu, Gubernur NTB Lalu M. Iqbal tercatat di posisi ke-10 dengan 1,2 persen.

Dalam keterangan visual, survei ini disebut melibatkan 800 responden di 38 provinsi selama periode 1–31 Maret 2026. Namun, tidak dicantumkan margin of error maupun tingkat kepercayaan, dua indikator utama dalam membaca akurasi hasil survei.

Dengan total 800 responden secara nasional, distribusi rata-rata hanya sekitar 21 responden per provinsi. Jumlah ini menjadi salah satu titik krusial dalam membaca hasil. Secara statistik, ukuran sampel tersebut dinilai sangat terbatas untuk merepresentasikan populasi provinsi yang mencapai jutaan penduduk.

Konsekuensinya, tingkat ketidakpastian data menjadi tinggi. Dengan kisaran sekitar 20 responden, margin of error kasar dapat mencapai ±21 persen. Dalam kondisi ini, selisih antarperingkat yang hanya berbeda beberapa persen menjadi sulit dibedakan secara signifikan. Misalnya, perbedaan antara posisi kedua (17,3 persen) dan ketiga (17,1 persen) berada dalam rentang yang secara statistik berpotensi tumpang tindih.

Selain ukuran sampel, metode pengumpulan data juga tidak dijelaskan secara rinci dalam poster. Namun, format survei yang ditujukan pada anak muda dan berbasis platform digital mengindikasikan kemungkinan penggunaan metode daring seperti Computer-Assisted Self Interviewing (CASI). Metode ini umumnya tidak menggunakan pengambilan sampel acak murni dan cenderung menjangkau responden yang aktif di internet, khususnya kelompok urban dan terdidik.

Kondisi tersebut membuka potensi self-selection bias, di mana responden yang berpartisipasi adalah mereka yang secara sukarela mengisi survei, bukan dipilih secara representatif. Selain itu, terdapat kemungkinan exposure bias, di mana penilaian responden dipengaruhi oleh tingkat popularitas figur di media sosial, bukan semata kinerja objektif di daerah masing-masing.

Dari sisi kelembagaan, platform penyelenggara dikenal memproduksi konten seputar isu politik, kebijakan publik, dan demokrasi dalam format opini, podcast, serta kampanye edukasi. Karakter ini menempatkannya lebih dekat sebagai media komunitas atau advokasi, bukan lembaga survei dengan standar metodologi ilmiah yang terverifikasi. Tidak terdapat informasi mengenai audit metodologi terbuka maupun afiliasi dengan asosiasi survei seperti Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Secara visual, penyajian dalam bentuk poster dengan penekanan pada peringkat dan angka persentase juga menyederhanakan data yang kompleks menjadi format yang mudah dicerna. Namun, tanpa transparansi metodologi, penyederhanaan ini berpotensi mengaburkan batas antara hasil riset dan persepsi publik.

Sebagai pembanding, dalam praktik survei ilmiah, satu provinsi umumnya memerlukan ratusan hingga lebih dari seribu responden untuk mencapai margin of error sekitar kurang lebih 3 hingga 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dengan standar tersebut, hasil survei dalam poster ini lebih mencerminkan opini komunitas terbatas dibandingkan gambaran umum populasi.

Dengan demikian, data yang ditampilkan dalam survei ini dapat dibaca sebagai indikasi persepsi sebagian anak muda yang terjangkau platform, namun memiliki keterbatasan untuk dijadikan dasar penilaian kinerja gubernur secara luas.