Pemprov NTB Perkuat Integrasi Data dengan Kemendagri dan Kabupaten Kota
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat integrasi sistem data lintas pemerintahan melalui Lokakarya Integrasi Portal NTB Satu Data dengan Portal PELITA Kementerian Dalam Negeri dan Satu Data Kabupaten/Kota se-NTB di Golden Palace Hotel Mataram, Rabu (15/4). Langkah ini dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi dan akurat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB yang membuka kegiatan tersebut menegaskan, penguatan Satu Data menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan hingga pengambilan kebijakan pemerintah. “Ini bukan hanya soal sistem, tetapi bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB telah memiliki landasan kebijakan melalui Pergub NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang NTB Satu Data. Kebijakan tersebut diperkuat dengan pembentukan forum data, penetapan daftar data daerah, penyusunan metadata, serta rencana aksi hingga 2029. Saat ini, NTB memiliki 921 jenis data yang diproduksi 43 perangkat daerah dan mencakup indikator pembangunan daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga prioritas nasional.
Meski demikian, Pemprov NTB menilai tantangan utama ke depan adalah memastikan seluruh data tetap konsisten, terstandar, dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Kepala Dinas Kominfotik NTB menekankan pentingnya dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan sistem tersebut. “Tanpa komitmen kabupaten/kota, maka Satu Data hanya akan menjadi sistem, bukan gerakan,” tegasnya.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, mengatakan lokakarya tersebut difokuskan pada integrasi portal data kabupaten/kota dengan Portal NTB Satu Data dan Portal PELITA Kemendagri. Menurutnya, integrasi diperlukan agar data antarlembaga lebih akurat dan mudah dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah. “Ketika data sudah terhubung, maka pemanfaatannya akan jauh lebih cepat untuk mendukung kebutuhan pembangunan,” katanya.