BUDAYA DAN PARIWISATAEKONOMI DAN BISNISHEADLINENTBTERKINI

Ari Garmono Usung Nyangkar Carik untuk Menghidupkan Kembali Peran Adat di Labuan Carik

Foto : Ari Garmono, Konseptor Nyangkar Carik/ mantan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB

Lombok Utara, NARASIMEDIA.NET – Di tengah arus pembangunan dan ekspansi ekonomi di kawasan Labuan Carik, masyarakat adat Bayan mulai menghadapi kekhawatiran baru, ruang yang selama ini menjadi penanda sejarah, spiritualitas, dan identitas budaya perlahan berubah menjadi sekadar jalur logistik dan kawasan ekonomi. Di tengah situasi itu, inisiator gerakan Nyangkar Carik, Ari Garmono, bervisi agar adat kembali ditempatkan sebagai penentu arah pembangunan, bukan sekadar pelengkap acara kebudayaan.

Pernyataan itu disampaikan Ari dalam forum Revitalisasi Kelembagaan dan Sistem Sosial Masyarakat Adat Bayan bertajuk Nyangkar Carik di Dusun Padamangko, Minggu, 5 April 2026.

Menurut Ari, pembangunan di kawasan Labuan Carik selama ini terlalu didominasi kepentingan ekonomi dan tata kelola formal pemerintah. Akibatnya, ruang-ruang adat, ritual, dan peran lembaga tradisional di Bayan makin tersisih.

“Adat selama ini hanya ada, tetapi tidak berfungsi. Yang berjalan justru sistem formal dan kepentingan ekonomi,” kata Ari.

Ia mencontohkan hilangnya peran Amak Loka sebagai sahbandar adat, terputusnya ritual Selamat Labuan, hingga berubahnya tanah dan ruang adat menjadi kawasan yang sepenuhnya diatur pemerintah dan pelaku usaha.

Padahal, kata Ari, Labuan Cari selama ini dikenal sebagai salah satu pintu masuk Islam dan pusat interaksi budaya masyarakat Bayan. Di kawasan itu, sistem adat dahulu mengatur hubungan antara ruang, ritual, lingkungan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kini, fungsi tersebut nyaris hilang. “Yang tersisa hanya ruang ekonomi. Tidak ada lagi nilai ruang, nilai budaya, dan nilai adat yang dulu menjadi penyangga masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum itu, Ari menawarkan konsep Nyangkar Carik sebagai jalan untuk mengembalikan posisi adat dalam pembangunan. Ia menegaskan adat tidak boleh lagi ditempatkan sekadar sebagai simbol budaya atau ornamen pariwisata, melainkan harus kembali menjadi dasar dalam mengatur ruang, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Konsep itu, kata dia, dimulai dengan membagi kawasan Labuan Carik ke dalam tiga zona, yakni zona sakral, zona sosial-budaya, dan zona ekonomi. Ketiganya diusulkan berjalan bersamaan agar kegiatan ekonomi tetap berlangsung tanpa menghilangkan identitas kawasan.

Selain itu, Ari juga mendorong pembentukan Dewan Kelola Carik yang melibatkan lembaga adat, pemerintah, dan pelaku ekonomi. Lembaga itu diusulkan menjadi forum bersama untuk mengatur tata ruang, menyelesaikan konflik, serta memastikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat adat.

“Adat harus memimpin, pemerintah memfasilitasi, dan ekonomi bergerak di atas nilai-nilai itu,” katanya.

Gagasan tersebut mendapat dukungan dari Juru bicara Pemerintah provinsi NTB, yang juga menjabat sebagai kepala Dinas kominfotik Provinsi NTB Dr. H, Ahsanul Khalik yang hadir dalam forum itu. Menurut Ahsanul, tanpa identitas budaya, Labuan Carik hanya akan menjadi pelabuhan biasa.

“Kalau adat hilang, lima sampai sepuluh tahun ke depan anak-anak kita tidak akan tahu lagi bahwa dari tempat ini dulu masuk peradaban, masuk siar Islam, dan tumbuh budaya masyarakat Bayan,” kata Ahsanul.

Ia menilai pembangunan di kawasan itu harus segera dikendalikan sebelum sistem ekonomi terbentuk tanpa arah dan tanpa akar budaya. Menurut dia, keterlambatan menata ulang ruang dan kelembagaan adat justru akan membuat biaya sosial dan budaya di masa depan semakin besar.

“Menunda berarti kehilangan,” ujarnya.

Ahsanul mengatakan pemerintah daerah membuka peluang untuk mengintegrasikan kembali lembaga adat ke dalam tata kelola kawasan, termasuk menghidupkan lagi peran Amak Loka, awik-awik, dan ritual Selamat Labuan sebagai bagian dari identitas kawasan.

Menurut dia, jika gagasan itu berhasil dijalankan, Labuan Carik tidak hanya dipertahankan sebagai kawasan sejarah dan budaya, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata berbasis adat dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Tanpa adat, Carik hanya menjadi pelabuhan biasa. Tetapi dengan adat, Carik bisa menjadi destinasi yang punya makna dan nilai lebih,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *