Seskab Bantah Program MBG Pangkas Anggaran Pendidikan, ‘tak ada yang dipangkas, bahkan ditambah’
Mataram, NARASIMEDIA.NET –
Pemerintah membantah tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi anggaran pendidikan dan menyebabkan sekolah serta guru kurang diperhatikan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan narasi tersebut “keliru” dan menegaskan tidak ada satu pun program pendidikan yang dihentikan sejak program MBG dijalankan.
“Tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Semuanya berjalan, bahkan ditambah,” kata Teddy dalam Pres release yang diunggah di akun instagram Sekertaris Kabinet belum lama ini.
Pernyataan itu disampaikan setelah muncul kritik bahwa anggaran besar untuk MBG telah menggeser prioritas pemerintah di sektor pendidikan.
Menurut Teddy, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama pemerintah dan DPR sejak September tahun lalu, termasuk rincian penggunaan dan alokasinya.
Ia mengatakan porsi anggaran pendidikan tetap berada di angka 20 persen dari APBN, atau sekitar Rp 769,1 triliun.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” ujarnya.
Teddy menyebut sejumlah program pendidikan tetap berjalan, termasuk Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar.
Ia juga mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menambah program baru berupa Sekolah Rakyat, yang ditujukan bagi anak-anak putus sekolah atau mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Menurut Teddy, hingga tahun lalu program tersebut telah menjangkau antara 16.000 hingga 20.000 siswa di 166 sekolah. Pemerintah, kata dia, juga berencana membangun 100 sekolah tambahan tahun ini.
“Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau bahkan tidak pernah sekolah, disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi tempat tinggal, pendidikan, makan, dan jaminan kesehatan,” katanya.
Menanggapi kritik mengenai kondisi sekolah rusak, Teddy mengakui persoalan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun ia menegaskan tanggung jawab pengelolaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintah pusat tetap turun tangan dengan mengalokasikan anggaran renovasi sekolah.
“Di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi, dengan total anggaran sekitar Rp 17 triliun,” katanya.
Selain renovasi, pemerintah juga menjalankan program digitalisasi sekolah. Teddy menyebut pada 2025 pemerintah telah menyalurkan 280.000 televisi digital ke 210.000 sekolah, dan jumlahnya akan ditambah pada tahun ini.
Teddy juga membantah anggapan bahwa kesejahteraan guru diabaikan.
Ia mengatakan insentif bagi guru honorer yang selama dua dekade tidak berubah, naik menjadi Rp 400.000 pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain itu, tunjangan bagi guru non-ASN disebut meningkat dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta.
“Yang paling dirasakan guru-guru adalah sekarang tunjangan dibayarkan langsung setiap bulan kepada guru. Dulu diberikan melalui pemerintah daerah dan baru diterima tiga bulan sekali,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pengamat sebelumnya menilai program MBG berpotensi membebani ruang fiskal pemerintah, terutama jika implementasinya terus diperluas. Kritik juga muncul karena sebagian daerah masih menghadapi persoalan infrastruktur sekolah, kekurangan guru, dan rendahnya fasilitas pendidikan.
Namun pemerintah menegaskan program MBG justru menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah,” kata Teddy.