Asesmen KRBR Ungkap Kerentanan Lingkungan Pasca Banjir Di Bebebrapa Wilayah Loteng
Foto : Banjir Lombok tengan ( 24/2/2026)
Lombok Tengah, NARASIMEDIA.NET – Hasil asesment yang di release Koalisi Rakyat Bantu Rakyat (KRBR) memguak faktor banjir yang melanda Dusun Pasung dan Dusun Sengkudul, Desa Bangket Parak, Kabupaten Lombok Tengah pada akhir Februari 2026 lalu. Berdasarkan mikro research mereka, diketemukan faktor banjir tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan dan keterbatasan infrastruktur di wilayah terdampak.
Temuan itu disampaikan berdasarkan hasil asesmen lapangan yang dilakukan koalisi setelah banjir merendam permukiman warga dengan ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter dan baru surut setelah tiga hari.
Koordinator Wilayah Lombok Tengah Koalisi Rakyat Bantu Rakyat, Samsul Hadi, mengatakan banjir sebenarnya bukan kejadian baru bagi masyarakat setempat. Namun, intensitas banjir tahun ini dinilai lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Banjir memang hampir terjadi setiap tahun, tetapi kali ini ketinggian air mencapai sekitar satu setengah meter dan bertahan cukup lama hingga tiga hari,” ujarnya dalam keterangan hasil asesmen.
Akibat peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga terendam dan banyak peralatan rumah tangga mengalami kerusakan.
Selain permukiman, banjir juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Di SDN Pasung, beberapa dokumen administrasi sekolah serta buku perpustakaan rusak setelah terendam air.
Koalisi juga mencatat sejumlah faktor yang dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir. Selain posisi geografis dusun yang berada di area lembah, perubahan tata guna lahan di wilayah perbukitan sekitar desa turut memperbesar potensi limpasan air.
Masyarakat setempat menyebut sebagian kawasan perbukitan telah berubah menjadi ladang jagung. Di beberapa titik juga ditemukan bekas pengerukan tanah. Sementara itu, kawasan mangrove di sekitar Teluk Awang yang sebelumnya menjadi pelindung alami dari air pasang dilaporkan semakin berkurang.
Kondisi tersebut dinilai membuat daya serap tanah terhadap air semakin menurun dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir.
Koordinator Lapangan Koalisi Rakyat Bantu Rakyat, Kandi Sekar Wulan, menambahkan bahwa dari sisi infrastruktur, akses menuju dusun masih terbatas. Saat banjir besar terjadi, jembatan yang menjadi jalur utama menuju wilayah tersebut dapat tertutup air.
“Beberapa ruas jalan masih berupa tanah sehingga sulit dilalui saat hujan. Sistem drainase di dalam dusun juga belum berfungsi optimal karena sebagian saluran tersumbat sedimen dan ranting,” katanya.
Di tengah keterbatasan tersebut, warga selama ini mengandalkan pengalaman dan pengetahuan lokal untuk mengantisipasi banjir. Ketika air mulai naik, masyarakat biasanya segera mengevakuasi diri dan memindahkan ternak ke lokasi yang lebih tinggi.
Namun, kesiapsiagaan tersebut dinilai masih bersifat informal dan belum didukung sistem mitigasi bencana yang lebih terstruktur.
Koalisi juga mencatat sejumlah persoalan sosial di wilayah tersebut, mulai dari terbatasnya akses layanan kesehatan, kasus putus sekolah, hingga praktik pernikahan usia dini. Sebagian besar warga menggantungkan penghasilan dari buruh tani dan produksi tuak dari pohon nira.
“Kerentanan yang dialami masyarakat bukan hanya terkait bencana alam, tetapi juga kondisi sosial ekonomi mereka,” kata Kandi.
Meski demikian, asesmen juga menemukan sejumlah potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan, seperti hasil kebun kelapa, pohon nira, serta sumber daya laut dari kawasan Teluk Awang.
Berdasarkan temuan tersebut, Koalisi Rakyat Bantu Rakyat merekomendasikan agar penanganan pasca banjir tidak hanya difokuskan pada bantuan darurat, tetapi juga langkah pemulihan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, masyarakat dinilai membutuhkan dukungan berupa air bersih, bantuan kebutuhan dasar, perlengkapan tidur, serta layanan kesehatan.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah daerah didorong melakukan pemulihan fasilitas pendidikan, memperbaiki sistem drainase desa, merehabilitasi kawasan mangrove di Teluk Awang, serta memperkuat pengelolaan lahan perbukitan secara berkelanjutan.
Koalisi juga mendorong pengembangan program kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas agar masyarakat memiliki sistem mitigasi yang lebih siap menghadapi risiko banjir di masa mendatang.
“Pembangunan wilayah yang tangguh terhadap bencana tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perlindungan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat,” ujar Samsul.

