Birokrasi NTB: Meritokrasi yang Adil atau Kesenjangan Wilayah yang Terlupakan?
Oleh: Feryal MP Ketua MIO NTB
Prolog “Dompu Inginkan Ruang Bersaing yang Adil dalam Birokrasi NTB”
Mataram, narasimedia.net – Mutasi dan pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB lagi-lagi jadi perbincangan hangat masyarakat. Bukan cuma soal rotasi jabatan itu sendiri, tapi lebih karena muncul pertanyaan, bagaimana sistem merit benar-benar dijalankan, dan apakah kesempatan yang adil benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh daerah di NTB, termasuk Dompu.
Diskursus ini jadi lebih menarik karena Wakil Gubernur NTB saat ini berasal dari Dompu. Bagi masyarakat Dompu, ini memang jadi kebanggaan tersendiri dalam ranah politik.
Namun, hal ini justru membuat kita harus lebih tegas, distribusi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh pernah dicampuradukkan dengan jabatan politik.
Wakil Gubernur adalah hasil dari proses elektoral yang jelas, sedangkan promosi dan rotasi ASN adalah proses administratif yang seharusnya berbasis sistem merit. Keduanya berada di ranah yang berbeda dan tidak boleh saling tumpang tindih.
Jadi, ketika publik bertanya mengapa figur asal Dompu masih minim di posisi strategis birokrasi, ini bukan berarti tidak puas dengan representasi politik. Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana tata kelola sistem kerja birokrasi kita berjalan.
Kita mendukung sepenuhnya prinsip meritokrasi, jabatan harus diisi oleh mereka yang punya kompetensi, rekam jejak yang baik, integritas tinggi, dan hasil asesmen terbaik. Namun, meritokrasi yang sehat tidak bisa lepas dari transparansi. Karena ada beberapa catatan bagi pemprov NTB akan inkonsistensi nya dalam sistem merit ini.
Jika memang pejabat asal Dompu belum memenuhi standar seleksi, masyarakat berhak tahu indikator apa yang digunakan. Jika mereka kalah bersaing, nilai asesmen bisa dipublikasikan secara proporsional.
Jika ada evaluasi kinerja khusus yang menjadi dasar, alasan tersebut juga perlu dijelaskan dengan jelas. Transparansi adalah kunci untuk mengakhiri segala bentuk spekulasi.
Yang jadi perhatian bukan tentang “jatah wilayah” atau pembagian kursi berdasarkan asal daerah. Dompu tidak meminta itu. Yang diharapkan hanyalah dalam sistem merit yang benar-benar terbuka, setiap anak daerah punya peluang yang sama untuk bersaing.
Kehadiran Wakil Gubernur asal Dompu seharusnya jadi momentum untuk memperkuat kepercayaan bahwa sistem berjalan objektif, bukan malah membuat masyarakat ragu. Keadilan dalam birokrasi tidak muncul dari kedekatan politik, melainkan dari prosedur yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dompu punya kontribusi nyata bagi pembangunan NTB, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Sumber daya manusianya juga tidak sedikit yang telah lama mengabdi dalam birokrasi provinsi.
Jadi, ketika ruang untuk berkembang di posisi strategis terasa semakin sempit, wajar saja jika ini jadi pertanyaan.
Pertanyaan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan bagian dari demokrasi yang sehat.
Sebagai Ketua MIO NTB, saya melihat isu ini sebagai refleksi penting bagi tata kelola kita. Pemerintahan yang kuat tidak takut dengan kritik, dan pemerintahan yang percaya diri tidak ragu untuk membuka data publik.
Meritokrasi tanpa transparansi akan melahirkan kecurigaan, dan meritokrasi tanpa rasa keadilan akan membuat jarak antara pemerintah dan masyarakat. NTB dibangun oleh seluruh kabupaten dan kota, jadi birokrasi NTB juga harus memberi ruang kompetisi yang benar-benar terbuka bagi seluruh putra-putrinya.
Dompu tidak meminta keistimewaan atau perlakuan khusus. Hanya ingin memastikan bahwa sistem merit berjalan dengan baik, adil, objektif, dan transparan. Karena pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan berdiri di atas rasa keadilan. Dan keadilan tidak cukup hanya dinarasikan, harus benar-benar terlihat dalam praktiknya.