Pemprov NTB Perkuat Sinkronisasi Program Lewat High Level Meeting Kepala Daerah
Lombok Barat, NARASIMEDIA.NET — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan sebagai forum sinkronisasi program prioritas provinsi dan kabupaten/kota. Rapat dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri para bupati/wali kota se-NTB di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Lombok Barat, Kamis (13/2/2026).
Gubernur menegaskan HLM menjadi momentum menyelaraskan agenda daerah dengan prioritas nasional serta mempercepat capaian target pembangunan NTB. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai pendidikan, pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pariwisata.
Di sektor pendidikan, Pemprov melanjutkan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, serta menyiapkan pengembangan di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima). Lahan untuk Sekolah Garuda juga disiapkan di Lombok Timur dan Sumbawa.
Baca Juga : Juara MTQ Internasional di Karbala, Qari Cilik Bima Diganjar Penghargaan Gubernur NTB
Pada penguatan ekonomi desa, tercatat 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sepuluh koperasi telah mendapat dukungan pembiayaan Bank Mandiri. Sementara itu, Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov menetapkan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026 melalui Program Desa Berdaya Transformatif. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data bersama BPS, serta alokasi belanja OPD dalam APBD 2026 sebesar Rp450,04 miliar yang menjangkau 841 desa/kelurahan.
Baca Juga : Pemprov NTB Gelar Rakor Inflasi Jelang Ramadan
Di bidang tata ruang, Pemprov mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW provinsi serta penyelesaian KLHS bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi. Pada sektor kehutanan dan pertambangan, dibentuk Satgas Sumber Daya Alam melibatkan TNI dan Polri untuk penertiban kawasan.
Dalam mendukung swasembada pangan, NTB mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan dan melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) 2025 di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sementara pada pengelolaan sampah, Pemprov mengalokasikan Rp110,3 miliar dalam APBD 2026 serta memperkuat fasilitas pengolahan di kabupaten/kota.
Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, serta penetapan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi yang menghubungkan Lombok dan Sumbawa. Pemprov juga memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT pada sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan.
“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Gubernur.
Baca Juga : Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Gelar Pasar Rakyat di Pringgabaya
Ia menegaskan Kopdes Merah Putih dan Program MBG menjadi pilar peningkatan kesejahteraan desa. Pemprov juga menyiapkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menyerap bahan baku dari koperasi desa untuk memperkuat rantai pasok lokal.
Dalam sesi diskusi, Bupati Lombok Utara menyampaikan persoalan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center. Bupati Lombok Tengah melaporkan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen serta kendala ketersediaan lahan bagi sejumlah Kopdes Merah Putih.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov menetapkan delapan langkah strategis, antara lain penguatan Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah terintegrasi, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional, penguatan kerja sama regional, skema pembiayaan kreatif, serta monitoring dan evaluasi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga : Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Ramadan, Pemprov NTB dan Pemkab Lotim Gelar Pasar Rakyat di Pringgabaya
Melalui HLM ini, Pemprov NTB menegaskan peran sebagai orkestrator pembangunan guna memastikan program berjalan terintegrasi dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (red)