Gubernur NTB Dorong Orkestrasi Program Desa Berdaya, Tangani 106 Desa Prioritas
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk memastikan seluruh program intervensi berjalan selaras dan tepat sasaran di 106 desa prioritas.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Jumat (23/1/2026).
Gubernur menyatakan, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi pilar utama pembangunan NTB dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan data pemerintah provinsi, terdapat 106 desa yang masih masuk kategori kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan lintas sektor.
Baca Juga : Polda NTB Ungkap Motif dan Temuan Forensik Kasus Mayat Terbakar di Sekotong
“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini merupakan fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan berbagai persoalan sosial lainnya,” ujar Gubernur.
Dalam arahannya, Gubernur Iqbal juga menyinggung panjangnya sejarah keterlibatan mitra pembangunan di NTB. Namun demikian, hasil yang dicapai dinilai belum optimal akibat minimnya koordinasi dan keterpaduan antarprogram.
“Masalah utamanya adalah kurangnya orkestrasi. Tidak ada yang mengoordinasikan secara menyeluruh, sehingga masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk tingginya angka pernikahan usia dini. Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi Program Desa Berdaya sebagai pendekatan terpadu dalam menangani kemiskinan ekstrem.
Baca Juga : Sepuluh Bulan Iqbal–Dinda, Pemprov NTB Catat Sejumlah Capaian Pembangunan
Pemerintah provinsi, lanjut Gubernur, akan memastikan ketersediaan basis data yang akurat terkait kondisi dan kebutuhan desa-desa prioritas. Data tersebut menjadi rujukan bagi mitra pembangunan dalam menyelaraskan program kerja agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Tugas pemerintah provinsi adalah menyediakan data dan memberikan arah kebijakan. Mitra pembangunan menjalankan programnya, tetapi iramanya harus sama,” ujarnya, mengibaratkan kolaborasi tersebut seperti sebuah orkestra.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Sementara sektor-sektor unggulan seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai instrumen pendukung untuk mencapai tujuan tersebut.
Baca Juga : Dinas PMD dan Inspektorat Bima Gelar Koordinasi Pengawasan Dana Desa
“Tujuan utamanya satu, yakni mengurangi kemiskinan. Program-program lain adalah alat untuk mengeluarkan masyarakat dari kondisi itu,” katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan untuk bekerja secara terpadu dan berkelanjutan dalam mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem. (red)