Demokrasi NTB di Ambang Perpecahan : ketika Kritik Dianggap Sara

Oleh : Ahmad Husni SH

Mataram, NARASIMEDIA.NET –

Demokrasi di Nusa Tenggara Barat tampaknya sedang berada di bibir jurang. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena dialog sehat kini diracuni oleh tuduhan liar, provokatif, dan tanpa dasar yang justru menyulut sentimen SARA. Pemberitaan Praya Post yang bersumber dari Lalu Tony, Ketua Laskar Sasak Lombok Tengah, menjadi bukti nyata bahwa kualitas demokrasi kita sedang merosot tajam—bahkan mungkin telah mati secara substansi.

Dalam pemberitaan itu muncul diksi yang tidak hanya menyerang, tetapi juga secara terang-terangan mendiskreditkan masyarakat Bima dan Dompu, seolah dua suku besar ini adalah ancaman bagi stabilitas NTB. Lebih parah lagi, ditambahkan narasi mengenai adanya “upaya terstruktur dan sistematis untuk menjatuhkan Gubernur NTB.” Tuduhan seperti ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga menunjukkan pola pikir yang anti-kritik sekaligus anti-demokrasi.

Ketika kritik publik disamakan dengan konspirasi, itu pertanda bahwa nalar telah digantikan oleh paranoia politik. Ketika sebuah perbedaan pendapat disulap menjadi isu etnis, itu pertanda bahwa demokrasi telah kehilangan akalnya. Dan ketika sebuah media mengutip pernyataan bernuansa SARA tanpa filter, itu pertanda bahwa demokrasi sedang sekarat.

Masyarakat Bima dan Dompu merasa pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga menyakitkan karena merendahkan identitas dan martabat mereka. Pernyataan bernuansa rasis seperti itu bukan sekadar kesalahan komunikasi; itu serangan langsung terhadap keharmonisan sosial yang selama ini dibangun dengan susah payah di NTB.

Oleh karena itu, masyarakat Bima-Dompu meminta agar pihak yang membuat pernyataan tersebut segera mencabut kembali ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jika tidak, langkah hukum akan ditempuh, termasuk melaporkan hal ini kepada Polda NTB sebagai tindakan penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA.

Selain itu, masyarakat juga mendesak Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk menertibkan dan menegur siapa pun yang mengatasnamakan diri sebagai simpatisan atau pendukungnya bila pernyataan itu memang datang dari mereka. Seorang pemimpin yang mengayomi semua suku tidak boleh membiarkan pihak-pihak tertentu mengobarkan permusuhan atas nama loyalitas politik.

Demokrasi tidak boleh dibiarkan mati hanya karena ambisi politik sempit dan propaganda rasis yang tidak bertanggung jawab. Ketika tuduhan tanpa bukti dibiarkan merusak tatanan sosial, ketika etnis dijadikan alat serangan politik, dan ketika media ikut menggiring narasi yang memecah belah, maka yang tersisa hanyalah kehancuran.

Kini masyarakat NTB harus berdiri bersama dari Lombok, Sumbawa, hingga Bima-Dompu untuk mengambil kembali ruang demokrasi yang sedang dirampas oleh provokasi dan ketakutan. Jika tidak, demokrasi di NTB benar-benar akan tinggal nama. (*)