Jembatan Timbang Tak Punya Lahan Bongkar Muatan, Penindakan Overload Belum Optimal
Lombok Barat, NARASIMEDIA.NET – Pengawasan terhadap truk bermuatan lebih di Jembatan Timbang Lombok Barat dinilai belum berjalan maksimal. Keterbatasan lahan untuk menurunkan muatan menjadi salah satu kendala utama dalam penindakan pelanggaran yang berpotensi merusak jalan nasional di wilayah tersebut.
Kepala Pengawas Jembatan Timbang Lombok Barat, Muhammad Junaidi, mengatakan bahwa pihaknya selama ini hanya dapat memberikan peringatan kepada sopir truk yang terindikasi melampaui batas muatan. Setelah peringatan diberikan hingga tiga kali, baru dilakukan tindakan lanjutan bersama instansi lain.
Baca Juga : LMND Desak KPK Ungkap Tuntas Dugaan Suap Dua Senator DPD RI NTB
“Kami tetap tindak dengan memberi peringatan, tapi untuk menurunkan muatan tidak bisa langsung dilakukan karena tidak ada fasilitas atau lahan khusus,” jelas Junaidi saat ditemui, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, keterbatasan itu membuat sebagian truk overload tetap diizinkan melanjutkan perjalanan setelah pemeriksaan administratif. Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan pengemudi truk memilih jalur bypass untuk menghindari proses penimbangan.
Ia menyebut setiap hari ada sekitar 60 hingga 100 kendaraan berat yang masuk ke area timbang. Meski pelanggaran overload disebut tidak sampai lima persen, Junaidi menegaskan bahwa beban berlebih dalam skala kecil pun dapat mempercepat kerusakan jalan.
“Namanya material, ketika kering atau basah itu berbeda beratnya. Belum lagi pelanggaran dimensi kendaraan yang melebihi tinggi baknya. Itu juga berpengaruh pada kualitas jalan,” ujarnya.
Di sisi lain, koordinasi lintas unsur dinilai belum sepenuhnya terbangun. Junaidi mengakui bahwa hingga kini belum ada kesepahaman atau kerja sama teknis dengan Dinas PUPR terkait mitigasi dampak kendaraan berat terhadap infrastruktur jalan. Penanganan di luar area timbang juga berada dalam kewenangan kepolisian lalu lintas.
Baca Juga : Masyarakat Santai Soal Kerugian AMNT, Aktivis : Selama Ini Juga tak ada Manfaatnya
“Kami ini posisinya lebih pada pengawasan. Kalau soal penindakan di jalan, itu ranah kepolisian,” katanya.
Junaidi berharap pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan penguatan fasilitas, termasuk penataan lokasi bongkar muatan dan pemasangan alat pendeteksi muatan otomatis di sejumlah ruas strategis. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan perlindungan jalan nasional di Lombok Barat yang selama ini menjadi jalur utama distribusi logistik dari dan menuju Pelabuhan Lembar.
“Semua pihak harus ikut menjaga. Kalau kendaraan berlebih terus dibiarkan melintas, jalan yang sudah dibangun cepat rusak,” ucapnya. (*)