Kategori Bikini Women di Ajang WFF Pro FORNAS NTB Tuai Kontroversi
Mataram, NARASIMEDIA.NET —Penyelenggaraan kategori Women Bikini dalam ajang World Fitness Federation (WFF) Pro yang digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII memicu kontroversi di sosial media.
Sejumlah warganet menilai kehadiran kategori bikini tidak selaras dengan nilai-nilai sosial dan religius masyarakat NTB, yang dikenal luas sebagai “Pulau Seribu Masjid”. Kritik bermunculan, salah satunya disampaikan akun Facebook @Ahmadin Usman yang menyebut ajang tersebut sebagai bentuk “pamer aurat” yang tidak pantas dibiayai dari anggaran daerah.
“Inilah salah satu sampah Fornas (porno aksi) yang dibuang ke Pulau Seribu Mesjid. Para da’i, ulama, ustad, ustazah dan tuan guru berdakwah keliling kampung secara swadaya agar anak-anak kita berhijab, tapi APBD NTB menggelontorkan puluhan miliar untuk membiayai lomba pamer aurat dengan melenggak-lenggok tubuh di depan umum,” tulis akun @Ahmadin Usman dalam unggahannya selasa, (29/9).
Isu ini juga mendapat sorotan dari akun-akun populer seperti @infolombok, dan menuai beragam reaksi publik. Ada yang menyesalkan keputusan penyelenggara, namun tak sedikit pula yang menanggapinya secara satir. Salah satu komentar datang dari akun Facebook @Kementerian Netizen RI yang menulis, “Wkwkwk. Kalau NTB nanti jadi tuan rumah PON, apakah cabang renang akan pakai gamis? (Emotokon tertawa)”.
Ajang yang berlangsung di bawah naungan Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia (Perbafi) tersebut merupakan bagian dari kompetisi resmi cabang olahraga binaraga dan kebugaran. Kategori bikini sendiri merupakan salah satu kelas yang dinilai berdasarkan proporsionalitas tubuh, estetika, dan kebugaran, sesuai standar internasional dalam olahraga body contest.
Ketua Panitia Fornas VIII 2025, Nauvar Furqani Farinduan, menyatakan pihaknya segera merespons isu lomba yang menuai sorotan publik.
“Kami berterima kasih atas laporan dari netizen,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Ia menjelaskan, inorga tidak menyampaikan detail teknis lomba kepada panitia, sehingga keberatan telah disampaikan dan panitia meminta agar lomba serupa dihentikan.
“Jika sejak awal diinformasikan, kami bisa ambil langkah pencegahan seperti pembatasan akses,” tambahnya.
Furqani juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul, seraya menegaskan bahwa pengaturan jenis lomba merupakan kewenangan inorga pusat melalui technical handbook yang diteruskan ke panitia.