Oknum POBSI Kota Mataram Diduga Lakukan Pemerasan, Pemilik Biliard Dimintai Tarif Fantastis
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemilik East Billiard sekaligus penyelenggara Fun Match Billiard, Gusti Vhysnu Punar, meluapkan kekesalannya terhadap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oleh oknum pengurus Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Mataram.
Vhysnu yang juga berprofesi sebagai pengacara itu mengaku kecewa karena niatnya menyelenggarakan pertandingan bertajuk Fun Match pada 5–6 Juli 2025, justru dijadikan ajang untuk menarik keuntungan sepihak oleh oknum organisasi cabor.
“Kami mengira kehadiran mereka untuk mendukung pencarian bibit atlet biliar. Tapi ternyata justru dijadikan alat untuk memalak,” ujar Vhysnu geram, Rabu (18/06/2025), didampingi sang adik, Rara.
Turnamen kecil-kecilan itu, menurutnya, bertujuan menjaring potensi atlet pemula dari kalangan muda. Namun semangatnya terbentur tembok kepentingan sempit dari oknum yang mengatasnamakan organisasi olahraga.
Vhysnu menjelaskan bahwa dirinya diminta membayar 5 persen dari total hadiah, ditambah beban pembiayaan wasit dan panitia dari pihak POBSI, masing-masing minimal Rp250 ribu per orang. Tidak hanya itu, ia juga diwajibkan menanggung biaya tambahan untuk konsumsi, ATK, piala, seragam, hingga biaya administrasi lainnya.
“Lima orang wasit mereka wajib kami biayai. Bahkan sewa meja yang semula Rp35 ribu per jam, diturunkan jadi Rp25 ribu karena Rp10 ribu per jamnya wajib disetor ke mereka,” bebernya.
Ia menilai permintaan itu berlebihan dan tidak didasari regulasi yang jelas. Bahkan ancaman pembatalan event pun dilayangkan apabila tidak mengantongi izin dari POBSI NTB.
“Saya akan tetap jalan meski tanpa izin POBSI, karena tidak ada aturan hukum yang melarang Fun Match dilakukan secara mandiri,” tegasnya. “Kalau praktik semacam ini dibiarkan, pemilik-pemilik lain juga akan jadi korban. Ini sudah masuk ranah pungli dan pemerasan.”
Vhysnu juga mengancam akan melayangkan protes resmi ke KONI NTB, bahkan tidak segan membawa persoalan ini ke ranah pidana jika tidak ada penyelesaian.
Tarif ‘Tak Masuk Akal’
Affifudin selaku panitia menyayangkan sikap POBSI yang hingga kini tidak memberi klarifikasi terkait dasar penarikan tarif dan pemotongan hadiah tersebut.
“Saya sudah beri waktu untuk menjelaskan, kenapa harus ada potongan 5 persen, tapi tidak pernah dijawab,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di turnamen sebelumnya, di mana penyelenggara dibebani syarat serupa, termasuk membayar izin keramaian dan pungutan tambahan.
“Padahal, tidak ada aturan yang mewajibkan turnamen kecil seperti Fun Match harus mengantongi izin resmi dari POBSI,” ujarnya.
Ia menduga kuat bahwa kebijakan penarikan dana tersebut hanya inisiatif oknum, bukan mandat dari KONI atau POBSI pusat.
KONI NTB: Jika Terbukti, Akan Ditertibkan
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, mengaku prihatin atas laporan tersebut dan menyatakan akan melakukan pembinaan serta penertiban bila ditemukan pelanggaran.
“Saya juga terganggu dengar informasi ini. Kalau benar ada pemaksaan persentase dari hadiah atau sewa meja, itu tidak dibenarkan,” tegas Mori.
Ia menekankan pentingnya prosedur dan transparansi dalam setiap penyelenggaraan turnamen. Meskipun mendukung turnamen swadaya, Mori juga mengingatkan soal penggunaan wasit berlisensi untuk menjaga kualitas hasil pertandingan.
Namun demikian, Mori menyatakan belum bisa mengambil tindakan sebelum mendapatkan informasi dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
“Kami harap penyelenggara yang merasa dirugikan segera melapor secara formal agar bisa kami tindak lanjuti,” tandasnya. (*)