Musrembang Provinsi NTB 2025, Pemprov Kena Sindir Mendagri Sola Dependensi Ekonomi Daerah Pada Sektor Tambang

Mataram, NARASIMEDIA.NET – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, mengkritik ketergantungan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada sektor tambang yang dinilai memberi kontribusi besar namun tidak stabil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (MusrenbangProv) NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu, 4 Juni 2025.

“Ketergantungan pada ekspor tambang berdampak besar terhadap fluktuasi angka pertumbuhan ekonomi. Kalau ada gangguan di beberapa daerah, maka itu akan ikut menekan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” kata Tito dalam forum yang juga dihadiri Gubernur NTB dan jajaran kementerian terkait.

Tito menekankan pentingnya diversifikasi struktur ekonomi daerah, khususnya dengan memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ia menyebut sektor-sektor tersebut memiliki daya tahan lebih baik terhadap gejolak global dan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih merata di masyarakat. “Dalam jangka panjang, sektor selain tambang harus mulai dimaksimalkan. Ini bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengakui ketergantungan terhadap tambang masih menjadi tantangan besar. Namun, ia menyatakan bahwa pemerintah provinsi sedang merancang strategi untuk memperkecil kontribusi sektor tambang secara bertahap. “Sektor tambang memang besar, tapi multiplier effect-nya kecil. Karena itu kami menaruh harapan besar pada pariwisata dan pertanian sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi NTB ke depan,” kata Iqbal.

Sebagai bagian dari upaya penguatan sektor non-tambang, Pemprov NTB mencanangkan berbagai program strategis. Di sektor pangan, pembangunan silo penyimpanan hasil pertanian berkapasitas 100.000 ton dan revitalisasi irigasi di 40.000 hektare lahan tengah dipersiapkan. Sementara di sektor pariwisata, pemerintah provinsi meningkatkan konektivitas antardestinasi melalui jalur udara baru, pesawat amfibi, dan penambahan rute kapal cepat.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Febrian Alphianto Ruddyard, menambahkan bahwa ketergantungan pada satu sektor membuat perekonomian daerah rentan terhadap gejolak. Ia menegaskan bahwa NTB memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian yang layak menjadi fokus pengembangan jangka panjang. Pemerintah pusat, kata dia, siap mendukung NTB dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan pusat dan daerah demi memperkuat ketahanan ekonomi wilayah. (Red)