Alasan Wilayah Dapil Luas, 45 Anggota DPRD Kabupaten Bima Tuntut Kenaikan Gaji
Bima, NARASIMEDIA.NET – Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permintaan kenaikan gaji, meskipun setiap anggota sudah menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp30 juta per bulan. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bima. Menurut Erwin, kenaikan gaji diperlukan karena gaji anggota DPRD Kabupaten Bima lebih rendah dibandingkan dengan anggota DPRD Kota Bima, sehingga ia menganggap perlu adanya penyesuaian.
Namun, permintaan tersebut mendapat kritik dari berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai tuntutan kenaikan gaji ini kurang sensitif terhadap situasi ekonomi daerah yang masih terpuruk, di tengah tingkat kemiskinan yang tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Kabupaten Bima tercatat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumbawa, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya mencapai 70,33 persen. Hal ini menempatkan Kabupaten Bima pada peringkat ke-9 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Erwin juga mengemukakan alasan terkait luasnya daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bima yang lebih besar dibandingkan dengan Kota Bima. Ia menganggap jarak tempuh yang lebih jauh menjadi alasan untuk meminta kenaikan gaji. Namun, kritik muncul karena setiap anggota DPRD sudah memperoleh biaya perjalanan dinas yang diharapkan cukup untuk menutupi biaya tersebut.
Dari sisi keuangan, Kabupaten Bima juga belum siap untuk menambah beban anggaran dengan kenaikan gaji DPRD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp175 miliar, sementara alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun 2025 diperkirakan akan dipangkas Rp46,2 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Kota Bima yang memiliki PAD sebesar Rp132 miliar, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit, yakni sekitar 163.604 jiwa, sementara Kabupaten Bima memiliki lebih dari 543.459 jiwa.
Masalah infrastruktur di Kabupaten Bima juga masih menjadi tantangan besar. Dari total 831,61 km jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, hanya 409,68 km yang dalam kondisi baik. (Red)