Eskalasi Konflik Papua Meningkat, Pansus DPD Desak Presiden Ambil Langkah Konkret
TIMIKA, NARASIMEDIA.NET – Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah konkret untuk menangani konflik dan persoalan kemanusiaan di Tanah Papua.
Desakan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan dialog penanganan konflik internal serta kemanusiaan yang digelar Pansus Papua DPD RI di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (17/9/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Mimika, perwakilan TNI, Komnas HAM, tokoh masyarakat, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, serta warga pengungsi yang terdampak konflik.
Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma mengatakan kondisi konflik di Papua menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi pengamanan sekaligus pendekatan penyelesaian konflik bersenjata.
Berdasarkan data Komnas HAM yang disampaikan dalam pembahasan Pansus, terdapat 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang semester I 2026.
Peristiwa tersebut menyebabkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 59 korban meninggal, sebanyak 43 merupakan warga sipil, delapan anggota TNI-Polri dan delapan anggota kelompok sipil bersenjata.
Filep menilai data tersebut menunjukkan perlunya strategi penanganan konflik yang lebih komprehensif. Pansus mendorong adanya peta jalan penyelesaian konflik yang memiliki target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan.
“Presiden harus segera ambil keputusan yaitu dengan membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi atau tim dialog untuk memastikan Papua aman dan damai,” ujar Filep dalam pertemuan tersebut.
Selain penanganan konflik bersenjata, Pansus juga menyoroti kondisi masyarakat sipil yang terdampak, termasuk persoalan pengungsi, gangguan terhadap pelayanan dasar serta perlindungan masyarakat adat.
Dalam laman resmi DPD RI, Pansus menegaskan penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan komprehensif dengan menempatkan perlindungan masyarakat sipil, pemulihan pengungsi, penegakan hukum, pelayanan dasar dan penghormatan terhadap masyarakat adat sebagai bagian penting dari kebijakan negara.
Pansus juga meminta agar strategi pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan. Pendekatan politik, hukum, HAM, pembangunan dan dialog dinilai perlu diperkuat dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua.
Sementara itu, perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei menyatakan dialog yang melibatkan berbagai unsur di Tanah Papua perlu menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik.
“Dialog dengan melibatkan seluruh unsur kepentingan yang ada di Tanah Papua seperti pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, menjadi solusi yang efektif, dengan mengedepankan pendekatan hukum dan perlindungan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pansus Papua DPD RI dibentuk untuk menindaklanjuti berbagai persoalan sosial, politik, keamanan dan kemanusiaan di Tanah Papua. Dalam kunjungan kerja di Mimika, Pansus mengumpulkan fakta, dokumen dan aspirasi dari pemangku kepentingan serta masyarakat terdampak konflik.