Nasib Puzzle Fiskal Kemenkeu Warisan Purbaya

JAKARTA, NARASIMEDIA.NET – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menempatkan Kementerian Keuangan dalam fase transisi kepemimpinan. Suahasil mengambil alih pengelolaan fiskal negara ketika sejumlah agenda APBN masih berjalan, sementara keputusan internal yang dibuat pada akhir masa jabatan Purbaya juga menjadi persoalan yang harus ditindaklanjuti.

Suahasil resmi menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026. Sebelumnya, Suahasil menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan salah satu pejabat yang berada di lingkungan Kemenkeu selama periode pemerintahan berjalan.

Saat serah terima jabatan, Purbaya menyerahkan kepemimpinan Kemenkeu kepada Suahasil. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menyatakan dirinya akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan di Kementerian Keuangan.

Salah satu agenda utama yang langsung dihadapi Suahasil adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

Suahasil mengatakan Presiden Prabowo memberikan arahan agar pengelolaan keuangan negara tetap sehat dan kredibel.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil pada 14 September 2026.

Suahasil juga menegaskan APBN harus tetap mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.

Pergantian menteri tidak serta-merta menghentikan agenda fiskal yang sedang berjalan. Salah satunya pembahasan Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan yang harus dilanjutkan di tengah pergantian pimpinan Kemenkeu.

Suahasil kemudian melanjutkan agenda pembahasan RAPBN 2027 setelah sebelumnya agenda tersebut diikuti Purbaya sebelum pergantian Menteri Keuangan.

Di sisi lain, Suahasil juga mewarisi persoalan internal Kemenkeu yang muncul pada penghujung masa jabatan Purbaya.

Pada 10 September 2026, Purbaya melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu. Perubahan tersebut antara lain menyasar pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setelah Purbaya tidak lagi menjabat, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.

Suahasil belum langsung mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut. Ia menyatakan perlu melihat proses dan keputusan yang menjadi dasar pelantikan pejabat tersebut.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil.