Iqbal-Mori Sama-Sama Tumbang, Siapa yang Diuntungkan dalam Bursa KONI NTB?

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Peta pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB periode 2026-2030 berubah drastis setelah dua nama yang sebelumnya mengemuka, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Ketua KONI NTB Mori Hanafi, sama-sama dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) pada Selasa (18/8/2026) membuat persaingan yang sebelumnya mulai mengerucut pada dua figur tersebut kembali terbuka. Bursa Ketua KONI NTB kini memasuki fase baru, sementara arah kepengurusan periode berikutnya belum memiliki figur yang dinyatakan lolos sebagai calon resmi.

Perubahan itu menarik perhatian karena hanya beberapa hari sebelumnya Mori masih menanggapi pencalonan Iqbal secara terbuka. Pada 12 Agustus 2026, Mori menyebut keinginan Iqbal maju sebagai calon Ketua KONI NTB tidak rancu meskipun gubernur juga memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan PON XXII 2028.

Mori ketika itu menegaskan bahwa perbedaan tugas antara KONI dan panitia penyelenggara PON membuat dua posisi tersebut tidak otomatis bertentangan. KONI berfokus pada pembinaan dan prestasi atlet, sedangkan penyelenggaraan PON memiliki cakupan lebih luas.

Namun, Mori juga mengingatkan bahwa seluruh kandidat tetap harus tunduk pada aturan organisasi dan persyaratan yang ditetapkan TPP.

“Organisasi ini lebih tinggi dari apa pun, taati semua prasyarat yang ditentukan tim penjaringan,” tegas Mori saat itu.

Pada perkembangan berikutnya, pencalonan Iqbal mendapat dukungan dari sejumlah KONI kabupaten/kota. Ketua KONI Kota Mataram Firad Fariska menyebut Iqbal telah mengantongi dukungan tujuh KONI daerah, yakni Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kota Bima.

Dukungan dari KONI Dompu masih dalam proses, sedangkan KONI Lombok Barat disebut akan menyusul. Dukungan juga disebut berasal dari Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda bersama 18 ketua cabang olahraga.

Firad menyebut dukungan tersebut sebagai dorongan dari insan olahraga agar perhatian terhadap sektor olahraga NTB semakin besar, terutama dalam hal anggaran, pembinaan atlet, dan persiapan menghadapi PON 2028.

Pencalonan Iqbal juga sempat dibayangi isu potensi konflik kepentingan karena statusnya sebagai gubernur. Pemerintah daerah memiliki peran dalam kebijakan anggaran dan dukungan terhadap pembinaan olahraga.

Namun, Firad menilai persoalan tersebut dapat dikelola melalui mekanisme kelembagaan. Ia memastikan fungsi Iqbal sebagai gubernur maupun apabila terpilih sebagai Ketua KONI dapat dijalankan secara profesional.

Situasi berubah setelah TPP mengumumkan hasil verifikasi. Iqbal dinyatakan TMS karena tidak memenuhi ketentuan pengalaman kepemimpinan dalam organisasi olahraga.

Wakil Ketua TPP Andik Budi Hariono menyebut Iqbal tidak memiliki pengalaman sebagai Ketua Umum Pengprov cabang olahraga maupun Ketua KONI kabupaten/kota.

“Pak Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman memimpin atau menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov cabang olahraga (cabor) maupun KONI kabupaten/kota,” kata Andik.

Di sisi lain, Mori juga dinyatakan gugur. Persoalannya bukan lagi soal persaingan dengan Iqbal, melainkan ketentuan dukungan dalam AD/ART KONI.

TPP menemukan adanya dukungan ganda dari sejumlah KONI daerah. Setelah dukungan tersebut dianulir, dukungan sah untuk Mori disebut hanya tersisa dari KONI Sumbawa dan Lombok Barat.

“Mori Hanafi terganjal AD ART karena pada akhirnya hanya mengantongi dua dukungan KONI daerah, yakni dari Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat,” ujar Andik.

Verifikasi TPP juga menemukan dukungan ganda pada sejumlah pengprov cabang olahraga yang sebelumnya tercatat mendukung kandidat. Di antaranya IBCA MMA, Aerosport (FASI), Anggar (IKASI), Voli (PBVSI), Tenis Lapangan (Pelti), hingga Panjat Tebing (FPTI).

Sebelum diverifikasi, Mori mengklaim membawa dukungan 33 pengprov cabor dan empat KONI kabupaten/kota. Sementara Iqbal menyerahkan berkas dukungan dari 28 pengprov cabor dan delapan KONI kabupaten/kota.

Hasil akhir verifikasi membuat seluruh dukungan tersebut tidak cukup untuk mengantarkan keduanya menjadi calon resmi.

Kondisi ini membuka pertanyaan baru dalam peta politik olahraga NTB terkait siapa yang paling diuntungkan dari gugurnya dua figur yang sebelumnya menjadi pusat perhatian dalam bursa?

Jawabannya belum dapat dipastikan. TPP sendiri menyatakan tidak ada satu pun kandidat yang lolos dalam tahapan tersebut. Mekanisme berikutnya diserahkan kepada KONI NTB untuk dikoordinasikan dengan KONI Pusat.

Dengan demikian, kekuatan yang sebelumnya terkonsentrasi pada dua nama kini berpotensi kembali terfragmentasi. Kelompok-kelompok pemilik suara di KONI daerah maupun pengprov cabor kembali memiliki ruang untuk menentukan arah dukungan pada tahapan berikutnya.

Bagi KONI NTB, persoalan ini tidak hanya menyangkut pergantian figur ketua. Organisasi tersebut juga tengah menghadapi agenda besar menuju PON XXII 2028, ketika NTB akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta.

Mori sebelumnya telah mematok target NTB masuk lima besar perolehan medali pada PON 2028. Target tersebut membutuhkan kesinambungan pembinaan, pemetaan atlet, serta persiapan cabang olahraga potensial.

Karena itu, perubahan peta pencalonan Ketua KONI NTB menjadi lebih dari sekadar persoalan siapa yang lolos dan siapa yang gugur. Tahapan berikutnya akan menentukan figur dan konfigurasi kepengurusan yang akan memimpin persiapan olahraga NTB menuju PON 2028.