Islam dan Marxisme, Musuh Ideologis atau Kawan dalam Perjuangan Keadilan
Oleh : Dr. Alfisahrin, M.Si (Dosen universitas Bima Internasional-MFH)
NARASIMEDIA.NET – Sejak awal kuliah saya memang sudah tertarik membaca ide, gagasan, dan biografi pemikir besar seperti filsuf dan pembaharu sosial Socrates, Aristoteles, Spinoza, Rene Descartes, Nicollo Machiaveli, Isac Newton, dan Thomas Aquinas. Mengambil bidang sejarah mempertemukan saya dengan banyak sekali nabi-nabi sosial seperti Karl Marx yang terkemuka. Bagi saya ide Marx dan komunisme,awalnya hanya deskripsi teoritik, ideologi konseptik, dan prakteknya berada cukup jauh di negara-negara Eropa. Namun, saya pun mulai sadar ternyata nafas, ruh, dan realitas Marxisme juga hadir dalam politik lokal NTB. Di Nusa Tenggara Barat, Islam terlalu sering ditempatkan sebagai identitas etnik, ciri sosial, kekuatan kelompok dan ketegori religiusitas. Sementara Marxisme nyaris tidak pernah terdengar bahkan sekedar wacana akademik, apalagi politik karena Marxisme diletakan sebagai hantu politik yang sangat ditakuti.
Islam dalam politik lokal di NTB sering dipakai untuk menunjukan kesalehan diri, ukuran asketisme komunal dan standar ketinggian moral meskipun, di sisi lain, Islam di NTB saya lihat kerapkali dijual sebagai komoditas politik dan instrumen kekuasaan dari pada sebagai sumber etika kekuasaan birokratik. Sementara Marxisme ditakuti sebagai ancaman ideologi meskipun, pengetahuan rata-rata publik di NTB tentang Marxisme sanagt minim. tetapi luka dan trauma sejarah membuat Marxisme di Indonesia ditakuti luas ke seluruh seantoro daerah termasuk NTB sebagai momok dan hantu ideologi mengerikan. Padahal, Islam dan Marxisme, keduanya bisa ditempatkan sebagai pisau analisis, metode berpikir bahkan dijadikan episteme (kerangka/struktur pengetahuan) meminjam istilah Foucault. Dalam Islam dan Marxisme jika dikaji mendalam, kita akan menemukan pertanyan kunci yang menjadi isu dan tema sentral keduanya yaitu mengapa ketidakadilan dapat terus bertahan di masyarakat.
Pertanyaan di atas, relevan diajukan ketika kemiskinan ekstrim dan absolut masih menjadi wajah desa-desa di NTB. Data BPS September 2025 menunjukan 637 ribu atau 11,38 persen populasi penduduk NTB masih hidup miskin. Pasca Gubernur Lalu Muhamad Ikbal menjabat,angkanya memang menurun, tetapi masalah kemiskinan tidak otomatis selesai hanya karena permainan simulasi data dan grafik statistik yang bergerak naik turun. Pada konteks tersebut, hemat saya Marxisme menjadi menarik bukan sebagai ideologi yang harus diadopsi di NTB melainkan senjata dan alat akademis untuk membongkar ketimpangan struktur ekonomi dan politik yang terjadi. Marxisme mengajarkan satu kecurigaan sederhana, jangan melihat kemiskinan di NTB misalnya sebagai kegagalan individu.
Tetapi perhatikan dan curigai juga struktur ekonomi dan politik determinan yang bermain menentukan aneka investasi di NTB, siapa pemilik modal, siapa menguasai tanah, siapa mengendalikan produksi, siapa pengatur regulasi, siapa memperoleh keuntungan, dan siapa yang hanya menjual tenaga kerjanya. Pertanyaan di atas, saya pikir cukup akademis, filosofis, antroplogis, bahkan teknokratik namun, terasa asing dalam politik lokal di NTB. Politik kita lebih sering menghitung berapa banyak meraup suara elektoral dari pada menghitung secara Islamis dan Marxis, siapa sesungguhnya yang mengatur, mengendalikan, dan menikmati surplus hasil SDA tambang, pertanian, pariwisata, kehutanan, dan kelautan di NTB. Baru-baru ini saya berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), daerah pusat tambang lokasi tempat PT.AMMAN Mineral berdiri megah, tetapi nyaris saya tidak melihat ada pembangunan spektakuler dan mega proyek raksasa infrastruktur sosial fantastis di pusat berton-ton konsentrat emas diproduksi. Jika demikian, pertanyaan pun muncul, kemana larinya uang konsesi tambang yang dibayar melalui DBH 181,79 miliar untuk KSB (2023). Sedangkan Pemprov NTB mendapat 107,19 miliar (2023) dan 2024 DBH PT.AMMAN ke Pemprov NTB menerima sekitar 173-174 miliar.
Jika faktanya terjadi defisit pembangunan dan minim kesejahteraan masyarakat. Rakyat sebagai proletar di lingkar tambang Maluk justru hidup susah sengsara dan miskin, harga gas LPG 3kg/100 ribu/tabung, usaha mikro dan kecil rakyat sekarat dan pelan-pelan mati karena karyawan tambang dibatasi manajemen (borjuis) membeli kebutuhan di luar area tambang. Situasi yang paradoks dan memicu terjadinya konflik kelas nantinya antara manajemen perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar di area lingkar tambang akibat minimnya akses publik pada korporasi. Jadi keberadaan Perusahaan tambang di KSB gagal menjadi berkah yang menghadirkan kesejahteran, keadilan ekonomi dan keadilan pembangunan. Korporasi tambang tersebut, justru dikelola secara borjuasi dan tidak ubahnya iron cage (kandang besi) meminjam istilah Webber yang nantinya hanya menyisakan kerusakan ekologi serius di NTB pasca tambang tutup.
Islam Yang Berhenti pada simbol
Islam melihat sumber daya alam sebagai amanah dan manusia sebagai khalifah harus mengelola aneka kekayaan sumber daya alam tambang, hutan, pariwisata, pertanian, dan peternakan di NTB untuk menghadirkan kemaslahatan publik. Tetapi faktanya orang Islam masih banyak sekali hidup dalam garis kemiskinan di NTB. Aneh saja, kok bisa miskin di daerah NTB yang berlimpah kekayaan tambang. Lalu, siapa sebenarnya yang menikmati. Dalam perspektif Marxisme orang miskin bukan karena dia malas tetapi karena strukur kepemilikan dan relasi produksi yang timpang. Bisa jadi di NTB ada tata kelola administrasi kekuasaan politik yang salah menyebabkan terjadi konsentrasi kepemilikan aset, akses, dan alat produksi oleh segelintir pemodal dan korporasi besar.terutama dalam pengaturan investasi tambang, pariwisata Mandalika, dan sejumlah Gili.
Miris, NTB yang di kenal sebagai daerah dengan identitas keislaman kental dan kuat, daerah yang bertabur ribuan masjid mushollah, ratusan kiai dan tuan guru serta lusinan pesantren sehingga dakwah Islam berlangsung di mana-mana. Tetapi Islam politiknya mandeg. Transformasi dan transisi mind set juga perilaku politik elitenya tidak berjalan. Hemat saya, penyebabnya karena islam hanya terhenti pada simbol,ritus dan sekedar menjadi kendaraan politik elite sehingga daya kritisnya hilang. Aneh, saja ada 6 juta penduduk NTB, tetapi kok bisa, kemiskinan, kebodohan (IPM rendah), dan ketertinggalan sulit mengeluarkan NTB sebagai salah satu dari sembilan Provinsi miskin di Indonesia.
Kemana raibnya zakat, infak, sedekah dan wakaf di NTB, sehingga tidak punya dampak terhadap kebangkitan ekonomi, peningkatan etos kerja, distribusi kesejahteraan, keadilan, dan pemberdayaan. Isu-isu politik islam nyaris sepi peminat di Pilkada NTB. Apalagi menyoalkan kerusakan ekologi, banjir, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dalam mode-mode analisis Marxisme cukup tabu sebagai perbincangan politik. Karena itu, hemat saya pertanyaan politik islam di NTB seharusnya tidak terhenti hanya pada siapa paling Islami tetapi siapa aktor (politisi), yang paling mampu bergerak menghadirkan keadilan sosial. Pertanyaan ini, akan menjadikan politik islam naik kelas dari politik identitas menuju politik distributif yang mendorong terciptanya demokrasi substansial di NTB. Pada konteks ini, Hemat saya Marxisme bisa menjadi cermin refleksi dan tidak berarti mengubah NTB menjadi masyarakat komunis.
Marxisme dapat dipakai sebagai instrumen analisis akademik dalam memahami akar struktur kemiskinan, pola ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi yang disembunyikan dalam retorika elite, bahasa pembangunan pejabat di NTB. Kita bangga punya KEK Mandalika, Bil, dan Gili Trimena (Trawangan, Meno dan Air) dan dapat dilihat sebagai keberhasilan investasi pemerintah.tetapi secara Marxis, kita akan bertanya, semua investasi tersebut, dikelola siapa, pemilik modalnya siapa, yang menguasai tanah siapa, menguasai rantai pasok siapa, dan siapa memperoleh surplus untung paling besar di pusat-pusat destinasi premium NTB. Rakyat(proletar) atau korporasi sebagai investor(borjuis). Lalu, kemana larinya masyarakat lokal, ketika berhadapan dengan pemodal besar. Mereka pasti tersisih, hanya jadi penjaja asongan, penjual kaki lima, dan buka lapak kecil di tepi emperan resor mewah. Inaq-inaq lain mengais rejeki dipojok gerai-gerai asing. Sisanya sengaja digusur demi alasan penertiban dan estetika pariwisata.
Situasi tersebut, oleh Foucault disebut dengan Governmentality yakni cara negara atau kekuasaan mengatur dan mengarahkan perilaku manusia untuk tertib agar selaras dengan tujuan kekuasaan. Ada trauma dan pengalaman pahit sejarah tentang Marxisme di Indonesia. Kita maklumi, jika wacana dan perbincangan isu-isu kritis terkait kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi di NTB, memakai optik dan lensa Marxisme membuat alergi. Namun, ditengah perdebatan dan pertarungan sengit antar ideologi modern. Menghadap-hadapkan islam dan Marxisme juga penting secara akademis. Meskipun, Francis Fukuyama sudah lama meramalkan bahwa demokrasi liberal akan menjadi pemenang atas komunisme,sosialisme, dan fasisme. Namun, Bagi akan menarik jika menganalisis isu ketertinggalan dan kemiskinan di NTB memakai perangkat konseptual Islam dan marxisme.
Saya sadar bahwa secara filosofis keduanya sulit ditautkan paksa dalam harmoni. Tetapi dalam banyak literatur dan wacana akademik, relasi antara Islam dan Marxisme sering dihadapkan pada dilema, konflik dan kontroversi. Marxisme oleh Karl Marx penggasnya dan pemikir pengikutnya, mengkritik keras agama sebagai candu, ilusi, fatamorgana dan sebabkan orang malas. Namun, dalam rupa lain, agama termasuk Islam justru tampil unik sebagai credo dan kekuatan sosial progresif yang berpihak membela kelompok tertindas mustad’afin. Islam dan Marxisme selalu menarik karena keduanya sama-sama berbicara isu yang sama, menentang ketidakadilan, mengutuk kemiskinan, dan memaki habis-habisan praktek eksploitasi yang menyebabkan kerusakan atau fasad dan alienasi manusia. Namun, di balik titik temu tersebut, terdapat perbedaan mendasar baik konsep dan filosofi terutama mengenai cara memahami manusia, masyarakat, dan perubahan sosial.
Kita tahu bahwa sejarah panjang ideologi Marxisme lahir sebagai bentuk kritik terhadap rival abadinya yakni kapitalisme yang dinilai oleh Marxisme sebagai sistem ekonomi yang hanya menghasilkan ketimpangan kelas. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin dan dengan penguasaan terhadap modal dan alat produksi, orang kaya yang disebut borjuis dapat semena-mena menindas kaum proletar. Situasi ekonomi dan sosial ini, menciptakan ketidakadilan, peminggiran paksa dan ketertindasan kelas.
Bagi Marx, sejarah manusia digerakkan oleh konflik antara kelompok yang menguasai alat produksi dan kelompok yang dieksploitasi. Karena itu, pembebasan masyarakat hanya dapat dicapai melalui transformasi struktur ekonomi dan politik yang menindas. Untuk mengubah hierarki kelas dan akses terhadap basis sumber daya ekonomi dan produksi maka, tidak boleh modal dan alat produksi dikuasai pribadi dan korporasi harus diserahkan sebagai milik bersama. Sementara itu, Islam juga memiliki perhatian kuat terhadap keadilan sosial. Al-Qur’an mengecam penumpukan kekayaan, praktik riba yang eksploitatif, korupsi, dan penindasan terhadap kaum lemah. Konsep zakat, infak, sedekah, dan kewajiban membantu fakir miskin menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membiarkan kesenjangan sosial menjadi sesuatu yang normal.
Di sinilah letak titik temu keduanya. Islam dan Marxisme sama-sama mengkritik ketimpangan yang lahir dari konsentrasi kekayaan dan kekuasaan. Keduanya juga menolak eksploitasi manusia oleh manusia. Tidak mengherankan jika sejumlah pemikir Muslim di berbagai negara pernah menggunakan analisis Marxis untuk membaca realitas kemiskinan, kolonialisme, dan ketidakadilan sosial. Namun, kesamaan itu berhenti pada tujuan sosial, bukan pada landasan filosofisnya. Marxisme klasik bertumpu pada materialisme historis yang melihat faktor ekonomi sebagai penggerak utama sejarah. Agama sering dipandang sebagai produk kondisi material masyarakat. Sebaliknya, Islam menempatkan dimensi spiritual, moral, dan ketuhanan sebagai fondasi kehidupan sosial.
Jangan Takut pada Marx, Jangan Pula Memuja Marx
Dalam politik NTB, menyebut kata Marxisme lebih menakutkan daripada membicarakan aneka ketimpangan yang terjadi di NTB. Padahal, akar utama kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan persoalannya bukan karena Islam atau Marxisme tetapi ketidakadilan dan ketimapngan struktur yang dibiarkan normal atau banal dalam istilah Hannah Arrendt. Di sinilah hemat saya, islam dan Marxisme dapat ditempatkan dalam satu ruang dialog kritis. Islam memberikan fondasi etik dan transendental mengenai konsep keadilan. Sedangkan Marxisme menyediakan fasilitas kritik terhadap struktur ekonomi yang timpang dan relasi kekuasaan yang berlaku tidak adil.
Masyarakat religius seperti NTB tidak perlu takut membaca Marx, membaca nya tidak otomatis menjadikan Marxis. Seperti juga orang membaca Machiavelli tidak otomatis menjadikan seseorang Machiavelis. Tokoh-tokoh bangsa seperti Tan Malaka juga pembaca aktif Marxisme dan menjadikan ide-ide marxis sebagai media kritik dan perjuangan pembebasan bangsa dari mistik ke logosentris. Islam harus menjadi kekuatan etik emansipatoris di NTB yang dapat membebaskan belenggu kemiskinan dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur, pendidikan yang tengah terjadi di NTB. Apa guna ribuan masjid, dan ratusan pesantren tetapi kemiskinan struktural tidak disentuh. Tantangan utama kita di NTB bukanlah memilih antara Islam atau Marxisme, melainkan bagaimana mengambil semangat kritik sosial dan menciptakan dialektika kekuasaan yang sehat terhadap perbaikan ketimpangan di NTB tanpa harus menerima seluruh bangunan ideologi Marxis.
Islam dan Marxisme di NTB cukup relevan menjadi wacana akademis dan perbincangan politik kritis, terutama ketika pembangunan di NTB melulu indikatornya hanya diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan, ketimpangan wilayah Lombok vs sumbawa, dan konflik pengelolaan sumber daya alam tambang di Dompu dan Sumbawa menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu identik dengan keadilan. Di sini, Islam menawarkan kritik moral terhadap keserakahan eksploitasi, sementara Marxisme menyediakan perangkat analisis untuk membaca relasi kuasa yang melahirkan ketimpangan sosial ekonomi. Pada akhirnya, dialog antara Islam dan Marxisme bukan lagi sekadar soal ideologi, melainkan soal bagaimana membangun masyarakat NTB yang lebih adil. Jangan hanya segelintir elite agama, klan politik, dan organisasi yang memanen untung kekuasaan dan ekonomi bukan publik NTB seluruhnya.
Politik di NTB membutuhkan keberanian intelektual untuk membongkar struktur sosial budaya dan politik yang membuat sebagian orang terus berada dibawah sementara sebagaian lain terus asik masyghul terus berada di atas. Islam mengingatkan bahwa keadilan tanpa moral dapat berubah menjadi dominasi baru, sedangkan kritik Marxis mengingatkan bahwa kesalehan tanpa keberpihakan sosial berisiko menjadi retorika yang kehilangan makna. Kombinasi kesadaran moral dan sensitivitas terhadap ketimpangan sosial inilah yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan kontemporer. Saya kira di masa depan politik NTB membutuhkan kritik bukan dogma karena politik yang sehat adalah politik yang mampu menggunakan beragam perspektif untuk membaca ketimpangan realitas.