Pemprov NTB, OJK dan Women’s World Banking Perkuat Budaya Menabung di Desa, Desa Berdaya Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam membangun desa yang mandiri dan inklusif kembali diperkuat. Berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Women’s World Banking, Pemprov NTB menggelar co-creation workshop Program Desa Berdaya yang berfokus pada penguatan perilaku menabung dan pemanfaatan transaksi digital bagi masyarakat pedesaan, Rabu (29/7).

Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem (Desil 1). Empat desa di NTB ditetapkan sebagai lokasi percontohan, yakni Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Mekarsari, dan Buwunmas.

Kepala Bidang PSDI Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Agus Hidayatulloh, menegaskan bahwa Program Desa Berdaya merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi NTB dalam menghadirkan layanan pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.

“Program Desa Berdaya merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan pemerintah hadir langsung di tengah warga. Kami mendukung penuh sinergi ini demi mendorong pembangunan perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, Pemprov NTB tidak hanya memperluas literasi keuangan masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem transaksi digital yang mampu mendukung aktivitas ekonomi desa secara berkelanjutan.

Perwakilan OJK, Fajar Purnama, menjelaskan bahwa program percontohan ini diarahkan untuk membentuk kebiasaan menabung sekaligus meningkatkan penggunaan layanan keuangan digital di tingkat desa. Pendampingan dilakukan secara intensif dengan melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan lembaga jasa keuangan agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung secara konsisten.

“Hal ini dilakukan melalui pendampingan intensif dari pemerintah, komunitas, dan lembaga keuangan,” kata Fajar.

Data Tim Ahli Gubernur NTB menunjukkan terdapat 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.162 proposal atau 81,5 persen telah lolos proses verifikasi dari pemerintah kabupaten/kota dan siap menerima intervensi melalui Program Desa Berdaya. Sementara 105 kepala keluarga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 1.070 kepala keluarga belum diusulkan.

Workshop juga menjadi forum untuk memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat miskin ekstrem. Melalui diskusi kelompok, para peserta mengidentifikasi akar persoalan sekaligus menyusun solusi yang berfokus pada dua pilar utama, yakni pembentukan budaya menabung serta penguatan akses pelayanan keuangan di desa.

Hasil pemetaan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan model pendampingan yang divalidasi bersama sebagai pilot project Program Desa Berdaya. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku finansial masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi keluarga rentan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi antara Pemprov NTB, OJK, Women’s World Banking, pemerintah kabupaten/kota, dan para pendamping lapangan, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga mempercepat terwujudnya desa yang produktif, inklusif, dan mampu keluar dari jerat kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.