Pemprov Dorong Pendamping Desa Jadi Motor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di NTB
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kapasitas pendamping desa berdaya transformatif. Para pendamping didorong tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, saat mewakili Gubernur NTB membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Berdaya Transformatif se-Pulau Lombok Tahap II di Grand Madani Hotel, Mataram, Selasa (7/7/2026).
Dalam sambutannya, Baiq Nelly menegaskan pembangunan desa menjadi fondasi utama untuk mewujudkan NTB yang maju, kuat, dan berkualitas. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping desa dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan masih terdapat warga NTB yang masuk kategori miskin ekstrem dengan tingkat pengeluaran kurang dari Rp500 ribu per bulan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan besar yang harus direspons melalui pendampingan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat.
“Tugas Bapak dan Ibu sangat mulia karena mendampingi saudara-saudara kita yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang pengeluaran per bulannya tidak sampai Rp500 ribu. Ini tantangan besar yang harus kita selesaikan bersama,” ujar Baiq Nelly.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kemiskinan di NTB saat ini masih berada di angka 11,38 persen. Angka tersebut dinilai masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bali yang memiliki tingkat kemiskinan sekitar 3 persen, meski keduanya memiliki potensi sumber daya alam yang relatif serupa.
Menurut Baiq Nelly, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa harus diarahkan agar mampu menciptakan desa yang produktif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam skema tersebut, pendamping desa memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, memberdayakan masyarakat, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Sebagai bagian dari upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan berupa bantuan modal usaha bagi masyarakat sasaran. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan memiliki daya beli yang lebih baik.
Konsep Desa Berdaya Transformatif yang dikembangkan pemerintah daerah mencakup penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Baiq Nelly berharap hasil bimtek mampu meningkatkan kompetensi para pendamping, memperkuat pertukaran pengalaman lapangan, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pendampingan.
“Pendamping harus hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga menjadi inovator dan motivator pembangunan desa yang mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan bimtek ketiga bagi pendamping desa berdaya transformatif.
Ia menegaskan keberhasilan pendampingan tidak diukur dari terlaksananya program semata, melainkan dari kemampuan pendamping membantu masyarakat keluar dari kategori miskin ekstrem melalui pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi desa dan kapasitas sumber daya manusia setempat.
“Kita berharap para pendamping bekerja secara profesional dan tetap semangat karena bapak dan ibu adalah harapan kita semua. Pendampingan harus mampu mendorong masyarakat miskin ekstrem memperoleh tambahan penghasilan melalui usaha yang dikembangkan sesuai potensi desa,” ujar Hamdi.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, Pemprov NTB menargetkan pendamping desa dapat mempercepat pencapaian program pembangunan daerah sekaligus memperkuat upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah NTB.