NTBCARE Desak Pemprov NTB Bentuk Crisis Center untuk Tangani PMI Sakit di Luar Negeri

Mataram, NARASIMEDIA.NET – NTBCARE mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan respons terhadap penanganan pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB yang mengalami sakit atau keadaan darurat di luar negeri, menyusul adanya warga NTB yang sedang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia.

Ketua NTBCARE, Yuni Bourhany, mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih cepat dan terkoordinasi dalam memberikan pendampingan kepada PMI, khususnya ketika menghadapi kondisi darurat kesehatan di negara penempatan.

Menurut Yuni, selama ini PMI asal NTB memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di daerah. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme perlindungan yang dapat diakses ketika PMI mengalami persoalan di luar negeri.

“Pendampingan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada proses keberangkatan. Ketika PMI menghadapi kondisi darurat di negara penempatan, mereka juga membutuhkan kehadiran negara melalui mekanisme yang jelas,” kata Yuni dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/7).

Dalam pernyataannya, NTBCARE menyampaikan tiga usulan kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Pertama, pembentukan Crisis Center PMI yang beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan dan melakukan koordinasi penanganan kasus darurat.

Kedua, penyediaan dana tanggap darurat yang dapat digunakan sebagai bantuan awal bagi PMI asal NTB yang mengalami kondisi mendesak di luar negeri, sembari menunggu penyelesaian administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Ketiga, mendorong Pemerintah Provinsi NTB menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di Malaysia serta Perwakilan Republik Indonesia untuk memperkuat skema perlindungan dan akses layanan kesehatan bagi PMI asal NTB.

Yuni menambahkan, perlindungan terhadap PMI merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang perlu diwujudkan melalui sistem penanganan yang cepat dan terintegrasi.

NTBCARE juga menyebut kasus warga NTB yang sakit di Malaysia bukan merupakan kejadian pertama. Organisasi tersebut mengaku telah beberapa kali berkoordinasi dengan BP3MI NTB dalam penanganan kasus serupa sepanjang 2026.

Sebagai langkah sementara, NTBCARE membuka layanan pengaduan bagi keluarga PMI yang membutuhkan pendampingan sembari menunggu adanya sistem resmi dari pemerintah daerah.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB terkait desakan tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait.