Pemprov NTB Dorong Hilirisasi Industri Udang, Siapkan Lahan dan Permudah Investasi
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat upaya hilirisasi industri tambak udang dengan menyiapkan berbagai dukungan investasi, mulai dari penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, hingga penyediaan lahan pengembangan industri.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Ramah Tamah dan Diskusi Hilirisasi Industri Tambak Udang yang digelar bersama pelaku usaha dan Shrimp Club Indonesia (SCI) Wilayah Lombok di Hotel Aston Inn Mataram, Jumat (19/6).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan sektor perikanan.
“Jangan ragukan komitmen kami untuk mendorong industri perikanan di daerah kami, karena kami ingin menjadi provinsi yang ramah investor. Kami ingin pelaku usaha mendapatkan keuntungan, masyarakat merasakan manfaat, dan lingkungan tetap terjaga,” ujar Iqbal.
Menurutnya, pengembangan industri udang di NTB harus mengedepankan prinsip keberlanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas lingkungan.
“Kita tidak ingin mendapatkan manfaat ekonomi saat ini, tetapi menghadapi kerusakan lingkungan di masa depan. Kita ingin tambak udang dapat berdampingan dengan sektor pariwisata,” katanya.
Iqbal juga memastikan stabilitas kebijakan di tingkat daerah untuk memberikan kepastian bagi investor.
“Saya bisa memberikan jaminan empat tahun ke depan kami tidak akan membuat regulasi yang tidak ramah investor di tingkat provinsi,” tegasnya.
Selain menciptakan iklim investasi yang kondusif, Pemprov NTB menargetkan penguatan rantai nilai sektor perikanan melalui hilirisasi. Pemerintah daerah mendorong hasil perikanan diproses dan diekspor langsung dari NTB agar nilai tambah dan penerimaan daerah meningkat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mendukung pengembangan industri udang.
Menurutnya, penyusunan regulasi daerah terkait hilirisasi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menjadikan hilirisasi sebagai agenda strategis nasional.
“Dislutkan NTB telah menyiapkan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) untuk pengembangan hilirisasi udang. Kami juga siap memfasilitasi lahan, termasuk potensi seluas 100 hektare di kawasan Bandara Internasional Lombok,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah akan membentuk tim terpadu untuk mempercepat proses perizinan investasi di sektor perikanan.
Ketua Umum Shrimp Club Indonesia (SCI), Andi Tamsil, menilai hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah sektor udang dan memperbesar manfaat ekonomi bagi daerah.
“Selama ini kontribusi sektor udang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal di daerah. Karena itu, manfaat ekonomi harus tetap berputar di NTB,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi dan penerapan standar internasional dalam produksi udang, termasuk penggunaan benur bersertifikat bebas penyakit dan pengendalian penggunaan antibiotik terlarang agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Sementara itu, Ketua SCI Wilayah Lombok, Suryadi Adinata, menyebut industri tambak udang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari risiko produksi, kompleksitas regulasi, hingga dinamika pasar internasional.
“Budidaya tambak udang menghadapi tantangan regulasi, risiko gagal panen, serta isu global seperti tarif antidumping dan standar internasional,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah terus mendorong penyederhanaan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan industri hilir udang di NTB.
Forum tersebut menegaskan hilirisasi industri tambak udang sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing NTB di pasar global dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.