Sekjen PPS Feryal Sayangkan DPRD KSB Diam Saat Rakyat Berjuang, Puji Ketua DPRD Dompu Turun ke Jalan
/Kemendagri Dinilai Ingkari Janji PPS
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA. NET – Sekretaris Jenderal Aliansi Presidium Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Feryal Mukmin, menyayangkan sikap sebagian anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dinilainya belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Padahal, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah yang paling dekat dengan pusat aksi masyarakat PPS yang selama beberapa hari terakhir dipusatkan di kawasan Pelabuhan Poto Tano.
Namun hingga kini, menurut Feryal, belum terlihat dukungan terbuka dari mayoritas anggota DPRD KSB untuk bersama-sama turun ke lapangan menyuarakan aspirasi rakyat.
“Kami sangat menyayangkan sikap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Ketika rakyat sedang berjuang mempertahankan hak politiknya dan memperjuangkan lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa, justru wakil rakyat yang berada paling dekat dengan pusat perjuangan belum menunjukkan dukungan nyata,” kata Feryal, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, perjuangan PPS bukan sekadar agenda organisasi atau kelompok tertentu, melainkan aspirasi kolektif masyarakat Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan lebih dari dua dekade.
Karena itu, Feryal menilai para wakil rakyat semestinya hadir bersama masyarakat untuk menunjukkan solidaritas dan keberpihakan terhadap aspirasi daerah.
Ia kemudian membandingkan sikap DPRD KSB dengan langkah yang ditunjukkan DPRD Kabupaten Dompu saat aksi besar PPS berlangsung pada 2 Juni 2026 lalu.
Feryal memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttakun, beserta sejumlah anggota DPRD Dompu yang memilih turun langsung ke lapangan dan bergabung bersama massa aksi.
Menurutnya, kehadiran pimpinan legislatif dan anggota dewan di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa wakil rakyat masih mendengar dan merasakan aspirasi yang diperjuangkan rakyat.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Dompu dan anggota DPRD Dompu yang berani berdiri bersama rakyat. Mereka hadir, mendengar, bahkan ikut menyuarakan tuntutan masyarakat terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Saat aksi PPS di Dompu, Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun secara terbuka menyatakan bahwa secara hukum pemerintah wajib memperhatikan usulan masyarakat yang menghendaki terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa.
Pernyataan tersebut dinilai Feryal sebagai bentuk keberanian politik dan tanggung jawab moral seorang wakil rakyat terhadap aspirasi konstituennya.
Di sisi lain, Feryal juga menyoroti sikap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dinilai belum menepati komitmen yang pernah disampaikan kepada perwakilan Aliansi PPS.
Ia mengingatkan bahwa dalam audiensi sebelumnya, Kemendagri melalui Kasubdit Penataan Daerah Otonomi Khusus, Ruli, telah menyampaikan bahwa proses Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait penataan daerah akan mulai diproses pada awal tahun 2026.
Bahkan saat itu disebutkan bahwa anggaran telah tersedia dan uji publik ditargetkan dilaksanakan sekitar Maret 2026.
“Yang menjadi kekecewaan masyarakat hari ini adalah karena janji itu belum terlihat realisasinya. Saat hearing di Kemendagri kami diberikan harapan bahwa RPP akan diproses pada awal tahun 2026 dan anggarannya sudah tersedia. Namun sampai sekarang belum ada kepastian yang jelas,” tegas Feryal.
Menurutnya, lambannya perkembangan tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gelombang aksi masyarakat di berbagai wilayah Pulau Sumbawa, termasuk aksi besar yang dipusatkan di Pelabuhan Poto Tano.
Feryal menegaskan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa hanya menuntut konsistensi pemerintah pusat terhadap komitmen yang telah disampaikan sendiri kepada publik.
“Kami tidak meminta sesuatu yang baru. Kami hanya meminta pemerintah pusat menepati komitmen yang pernah mereka sampaikan sendiri kepada masyarakat Pulau Sumbawa,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen daerah, termasuk para anggota DPRD di Pulau Sumbawa, dapat menunjukkan keberpihakan yang sama terhadap perjuangan PPS.
“Ini bukan lagi soal organisasi atau kelompok tertentu. Ini adalah perjuangan 1,7 juta masyarakat Pulau Sumbawa yang menginginkan percepatan pembentukan provinsi. Karena itu kami berharap seluruh wakil rakyat berdiri bersama masyarakat dan ikut mengawal perjuangan ini sampai tuntas,” pungkasnya. (Red)