Massa Aksi PPS Tagih Janji Fahri Hamzah soal Pemekaran Pulau Sumbawa
Kota Bima, NARASIMEDIA.NET – Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menagih komitmen Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah terkait perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa saat menggelar aksi serentak di sejumlah daerah di Pulau Sumbawa, Senin, 2 Juni 2026.
Aksi berlangsung di wilayah Kabupaten Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Selain menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, massa juga mengungkit pernyataan Fahri Hamzah pada masa Pemilihan Presiden 2024 yang menyebut pemekaran akan mulai dibahas setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Dalam aksi di kawasan Amahami, Kota Bima, perwakilan demonstran Thamrin mengatakan Fahri Hamzah seharusnya ikut menyuarakan tuntutan masyarakat Pulau Sumbawa karena sebelumnya pernah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan PPS.
“Seharusnya Fahri Hamzah sekarang bersama kami karena dulu dia menjanjikan akan memperjuangkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa,” kata Thamrin saat berorasi.
Menurut dia, masyarakat Pulau Sumbawa masih menunggu realisasi komitmen yang pernah disampaikan Fahri Hamzah terkait pemekaran PPS.
Thamrin meminta Fahri Hamzah dan tokoh-tokoh nasional asal Pulau Sumbawa menyampaikan kembali aspirasi pembentukan PPS kepada pemerintah pusat.
“Tak ada tuntutan yang lain. PPS harga mati,” ujarnya.
Berdasarkan catatan sejumlah pemberitaan, Fahri Hamzah pernah menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa saat menjadi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Dalam acara deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima pada 8 Februari 2024, Fahri menyatakan pembentukan PPS akan mulai dibahas setelah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik.
“Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan,” kata Fahri saat itu.
Fahri juga menyebut dirinya telah memperjuangkan pembentukan PPS selama lebih dari dua dekade.
“Selama 23 tahun saya memperjuangkan agar PPS ini terbentuk. Untuk itu, rekomendasi yang tertulis akan saya sampaikan ke Pak Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Hingga aksi berlangsung, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, termasuk usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang selama ini diperjuangkan sejumlah elemen masyarakat di Pulau Sumbawa sejak tahun 2000.