Dr Alfisyahrin Kritisi Politik Pencitraan Pemprov NTB, Sebut Statistik Jadi Kosmetik Iqbal-Dinda
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi NTB belakangan gencar memamerkan sederet capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi disebut menembus 13,64 persen, utang RSUP diklaim berhasil dilunasi, meritokrasi birokrasi disebut menuai apresiasi, sementara program pembangunan desa, pariwisata, hingga infrastruktur terus dipublikasikan secara masif melalui berbagai kanal media pemerintah.
Namun, di balik parade angka dan visual keberhasilan itu, para pengamat justru membeberkan kontras faktual. Pengamat menilai pemerintah daerah mulai terjebak dalam politik pencitraan statistik menampilkan angka-angka impresif yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu merepresentasikan realitas hidup masyarakat di akar rumput.
Akademisi Ilmu Politik Dr. Alfisahrin, menilai gejala tersebut dapat dibaca melalui pendekatan hiperealitas filsuf Prancis, Jean Baudrillard. Dalam perspektif itu, kata dia, kekuasaan modern cenderung memproduksi citra dan simbol keberhasilan secara terus-menerus hingga tampak lebih nyata dibanding kenyataan sebenarnya.
“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat di kampung-kampung pelosok benar-benar merasa hidupnya lebih sejahtera hanya karena disodorkan grafik pertumbuhan ekonomi?” kata Alfisahrin, dalam publikasi Opini di media ini yang berjudul “Memotret NTB dalam Perspektif Hiperealitas Ketika Kekuasan menjadi Produsen Citra dan Permainan Simulasi” edisi Kamis, 22 Mei 2026.
Menurut dia, lonjakan pertumbuhan ekonomi NTB tidak bisa serta-merta dipahami sebagai hasil efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Ia menyinggung dominasi aktivitas ekspor tambang PT. AMMAN Mineral di Sumbawa yang disebut berkontribusi besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, kata dia, problem kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, hingga kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan nyata yang sulit dibantah.
“Statistik bisa tampak ilmiah dan objektif, tetapi dalam politik, angka juga bisa dipakai sebagai alat membangun legitimasi kekuasaan,” ujarnya.
Ia mengutip buku How to Lie with Statistics karya Darrell Huff yang menjelaskan bagaimana data dapat digunakan untuk menggiring opini publik melalui pemilihan, penyajian, maupun interpretasi angka secara manipulatif.
Fenomena itu, kata Alfisahrin, tampak dari cara pemerintah daerah membangun komunikasi publik. Media sosial pemerintah dipenuhi visual estetik, slogan optimistis, serta konten seremonial yang menampilkan NTB sebagai daerah yang terus melesat menuju “makmur mendunia”.
Sementara itu, kritik terhadap krisis air bersih, pengangguran, layanan pendidikan, hingga kekerasan sosial justru kerap tenggelam di tengah banjir konten pencitraan birokrasi.
“Politik pembangunan akhirnya bergeser. Yang penting terlihat bekerja, bukan sungguh-sungguh bekerja,” katanya.
Alfisahrin menilai kecenderungan tersebut berbahaya bagi demokrasi lokal karena dapat mengikis ruang dialektika kritis masyarakat. Dalam situasi hiperealitas, publik perlahan kesulitan membedakan antara keberhasilan substantif dan pertunjukan simbolik kekuasaan.
“Data akhirnya tidak lagi dipakai membaca persoalan rakyat, tetapi dipakai membangun citra keberhasilan pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan kritik tersebut bukan berarti menafikan seluruh capaian pembangunan di NTB. Infrastruktur, investasi, dan promosi pariwisata diakui memberi dampak terhadap pertumbuhan daerah. Namun, menurut dia, persoalan muncul ketika produksi citra keberhasilan jauh lebih masif dibanding pemerataan manfaat pembangunan itu sendiri.
“Daerah tidak bisa dibangun hanya dengan permainan angka dan pencitraan visual,” katanya.