70 Persen Faktor Non-Kesehatan Dominasi Kasus Stunting di NTB
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat upaya penurunan angka stunting dengan menitikberatkan pada validasi data dan intervensi terarah terhadap kasus yang telah teridentifikasi. Program ini ditargetkan mulai berjalan serentak pada pertengahan Mei 2026.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan langkah awal difokuskan pada memastikan akurasi data sebagai dasar pelaksanaan intervensi. Validasi dilakukan usai pendataan posyandu pada April 2026 sebelum penanganan dilakukan di lapangan.
“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujar Nelly dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB di Kantor Bappeda, Kamis (30/4/2026).
Ia menegaskan, penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah NTB, tidak terbatas pada desa tertentu. Meski demikian, daerah dengan prevalensi tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara menjadi prioritas penanganan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 12,88 persen. Lombok Timur menjadi wilayah dengan angka tertinggi mencapai 20,72 persen, diikuti Lombok Utara 12,87 persen, dan Kabupaten Bima 11,57 persen.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Komunitas, dan Lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.
Menurutnya, intervensi spesifik berfokus pada seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita, dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap penurunan stunting.
“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita,” katanya.
Langkah yang dilakukan antara lain pemberian imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, serta pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.
Sementara itu, intervensi sensitif yang berkontribusi sekitar 70 persen melibatkan berbagai sektor, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, dan penguatan ekonomi keluarga.
Badaruddin menekankan pentingnya pencegahan sejak dini dibandingkan penanganan kasus yang sudah terjadi.
“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci,” ujarnya.
Meski demikian, intervensi tetap dilakukan bagi anak yang telah mengalami stunting, antara lain melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal, mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pengurus PKK di kabupaten/kota dan kader posyandu.
“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” ujarnya.
Upaya lintas sektor berbasis data ini juga dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi survei gizi tahun 2026.