Di Balik Gemerlap Mandalika, Warga Batu Jangkih Hadapi Realitas Pahit Pembangunan
Lombok Tengah, NARASIMEDIA.NET — Potret ketimpangan pembangunan kembali tersaji di Dusun Gerintuk Pemoles, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Warga setempat terpaksa menggotong jenazah melintasi jalan rusak dan minim penerangan, sebuah kondisi yang dinilai mencerminkan kegagalan struktural pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat pedesaan.
Dalam video yang beredar pada akun facebook paul Fadila tersebut, memperlihatkan warga menggotong jenazah kerabatnya dikarenakan akses sejauh 2 km menurut keterangan video tak bisa dilalui kendaraan. disisi lain, kondisi sekitar yang tampak minim penerangan membuat suasana jalan semakin mencekam. Peristiwa ini pun menuai kecaman publik termasuk aktivis sosial NTB Care, Yuni Bourhany. Ia menyayangkan kejadian itu terjadi di wilayah yang secara administratif berada di kabupaten dengan proyek investasi berskala internasional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan sirkuit MotoGP yang selama ini menjadi etalase pembangunan daerah.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Jangan sampai pemerintah daerah hanya sibuk membangun akses dan fasilitas untuk kepentingan oligarki dan investasi besar, sementara masyarakat di pelosok dibiarkan berhadapan dengan persoalan dasar seperti jalan dan penerangan,” ujar Yuni.
Menurutnya, lokasi Desa Batu Jangkih yang berada di wilayah terpencil seharusnya menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih, bukan justru terpinggirkan dari prioritas pembangunan. Infrastruktur jalan yang rusak parah dan ketiadaan penerangan jalan tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada aspek kemanusiaan, termasuk saat terjadi musibah kematian.
“Kondisi ini bukan sekadar soal akses jalan, tetapi soal keadilan pembangunan. Ketika warga harus menggotong jenazah karena kendaraan tidak bisa masuk, itu menandakan negara belum sepenuhnya hadir,” tegasnya.
NTB Care menilai persoalan tersebut bukan kejadian insidental, melainkan bagian dari masalah struktural yang berulang akibat perencanaan pembangunan yang tidak inklusif. Orientasi pembangunan yang terlalu berpusat pada kawasan strategis dinilai telah menciptakan jurang ketimpangan antara wilayah pusat investasi dan desa-desa pinggiran.
Baca Juga : Deforestasi Lingkar Mata Air Kian Parah, Pemdes Serakapi Tagih Komitmen BPKPH Dompu dan DLHK NTB
Menyikapi hal ini, Yuni mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur desa, serta memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya sirkuit atau ramainya agenda internasional. Ukurannya adalah sejauh mana warga desa bisa hidup layak, aman, dan bermartabat,” pungkasnya. (*)