LMND Bongkar Kejanggalan BTT NTB: Dana Ratusan Miliar Tak Jelas Jejaknya
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) NTB menyoroti kejanggalan dalam pengelolaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025.
Dalam Nota Keuangan Rancangan APBD 2025, dana BTT awalnya ditetapkan senilai Rp5,755 miliar. Namun dalam perjalanan pembahasan, alokasi tersebut meningkat drastis menjadi Rp500,97 miliar tanpa penjelasan rinci mengenai kebutuhan darurat yang mendasarinya.
Polemik makin berkembang setelah terbitnya Pergub 02/2025 dan Pergub 06/2025, di mana tercatat pergeseran anggaran BTT senilai Rp339,363 miliar pada bulan Maret dan Mei. Berdasarkan data dalam Pergub 06/2025, sisa anggaran BTT seharusnya berada pada angka Rp161,606 miliar.
Baca Juga : Masyarakat Santai Soal Kerugian AMNT, Aktivis : Selama Ini Juga tak ada Manfaatnya
Namun, data tersebut berbeda jauh dengan yang tercantum dalam dokumen resmi lainnya. Pada APBD Perubahan yang disahkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2025 pasal 5 huruf C, tertera bahwa dana BTT yang telah digunakan mencapai Rp484,560 miliar. Pergub 24/2025 pasal 15 juga menyebutkan sisa dana hanya Rp16,410 miliar.
Ketua EW LMND NTB, Muhammad Ramadhan, mempertanyakan perbedaan angka tersebut. “Jika sisa anggarannya Rp161,606 miliar, kenapa dalam APBD Perubahan dan Pergub 24/2025 justru tertulis tinggal Rp16,410 miliar? Ke mana selisih Rp145 miliar?” ujarnya.
Ia menilai selisih dana yang cukup besar ini menunjukkan persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, Pemprov NTB perlu memberikan penjelasan yang jelas dan segera melakukan audit internal untuk memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai aturan.
Ramadhan juga mendorong DPRD NTB serta lembaga pengawas keuangan untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Tujuannya memastikan tidak ada penyimpangan dan seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Baca Juga : Jadi Role Model di NTB, Desa Lanta Melaju ke Lomba Desa Nasional 2025
Masyarakat NTB, lanjutnya, berhak mengetahui ke mana anggaran tersebut dialokasikan. Ia berharap persoalan ini segera dibuka secara terang agar tidak memicu ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.