Aktivis Kritik Kartu Sumbawa Barat Maju: ‘KSB Maju Justru Pelihara Kemiskinan Struktural’
Sumbawa Barat, NARASIMEDIA.NET — Aktivis sosial dan pengamat kebijakan publik Yuni Bourhany mengkritisi arah kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Sumbawa Barat yang dikemas dalam program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju). Menurutnya, program tersebut cenderung bersifat konsumtif dan belum menyentuh akar persoalan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Yuni menilai, anggaran yang digunakan untuk bantuan langsung seharusnya dapat dialihkan untuk program pengembangan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan edukatif dan peningkatan keterampilan kerja. Langkah itu, kata dia, akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat lokal agar bisa terserap di perusahaan besar seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) maupun industri lain yang beroperasi di daerah tersebut.
Baca Juga : Polda NTB Selidiki Dugaan Gratifikasi di Lingkup Pemprov NTB
“Program semacam ini seolah hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya. Masyarakat membutuhkan pendidikan dan keterampilan agar bisa bersaing dan mendapat posisi layak di pasar kerja, bukan sekadar bantuan sesaat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti relasi pemerintah daerah dengan perusahaan tambang yang dinilai belum berpihak sepenuhnya pada masyarakat lokal. Dalam pandangannya, ketergantungan masyarakat pada program bantuan justru berpotensi menumbuhkan pola pikir pasif dan memperpanjang siklus kemiskinan struktural.
“Ketika rakyat dibuat bergantung pada program gratis, yang diuntungkan justru mereka yang ingin menjadikan kemiskinan sebagai alat politik,” tambah Yuni dengan nada tegas.
Baca Juga : Pimpinan Dan Wakil DPRD KSB Kompak Bungkam Soal Legislator Main Proyek MBG
Menurutnya, pemerintah daerah perlu berani mengevaluasi efektivitas program KSB Maju dan mengarahkan kebijakan sosial ke arah yang lebih produktif, seperti pemberdayaan ekonomi kreatif, pelatihan vokasi, dan dukungan bagi pendidikan berkualitas.
“Jika kebijakan diarahkan pada penguatan kapasitas manusia, masyarakat Sumbawa Barat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tapi juga subjek pembangunan di daerahnya sendiri,” tutupnya. (red)