NTB dilanda Krisis Ganda : Peringkat Teratas Kredit Macet, dan Pertumbuhan Ekonomi Merosot Di Urutan 37 dari 38
Mataram, NARASIMEDIA.NET – Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menghadapi situasi paradoks. Di satu sisi, provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan rasio kredit macet pinjaman online (pinjol) tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonominya justru merosot hingga berada di urutan ke-37 dari 38 provinsi pada triwulan II 2025.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari (TWP 90) pinjol di NTB mencapai 4,36 persen per Juni 2025, jauh di atas rata-rata nasional 2,85 persen. Angka itu menempatkan NTB di posisi pertama, mengungguli DKI Jakarta (3,56 persen) dan Jawa Barat (3,41 persen) yang notabene memiliki skala ekonomi jauh lebih besar.
Ironinya, beban kredit macet ini terjadi di tengah kelesuan ekonomi daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi NTB pada triwulan II 2025 justru terkontraksi -0,82 persen. Posisi ini hanya sedikit lebih baik dibanding Papua Tengah yang terpuruk hingga -9,83 persen.
Baca Juga : Dua Kali Kehilangan, Warga Bima Bongkar Wajah Asli RSUD Provinsi NTB : ‘Kami Bukan Bangsa Kelas Dua’
Pengamat ekonomi Universitas Mataram, Saipul Arni Muhsyaf, menilai kondisi ini sebagai alarm krisis ganda. “Kredit macet yang tinggi melemahkan daya beli rumah tangga, sementara kontraksi ekonomi daerah menekan penciptaan lapangan kerja. Kombinasi keduanya bisa menjebak NTB dalam lingkaran kemiskinan struktural,” ujarnya, Dikutip Dari NTB Satu (ntbsatu.com) (1/10).
Ia juga mengingatkan, dana pinjaman yang seharusnya menopang aktivitas produktif kerap tersedot ke konsumsi tidak sehat, bahkan judi online. Fenomena ini memperparah sulitnya masyarakat untuk melunasi utang sekaligus melemahkan basis ekonomi produktif.
Jika tren tersebut berlanjut, NTB berisiko menghadapi perlambatan ekonomi berkepanjangan sekaligus krisis sosial. “OJK dan pemerintah daerah perlu bertindak lebih agresif. Literasi keuangan penting, tapi penindakan praktik pinjol ilegal dan perjudian daring tidak bisa ditunda,” tambah Saipul. (red)