Aktivis Perempuan NTB Kritik Kenaikan Anggaran DPRD: Kemiskinan Masih Tinggi, DPRD NTB Malah Naikan Tunjangan
MATARAM, NARASIMEDIA.NET – Lonjakan signifikan anggaran operasional DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tuai kecaman, salah satunya datang dari aktivis NTB Yuni Bourhany. Menurutnya, keputusan menaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang rapuh dan sosial yang sedang tertekan adalah keputusan yang tidak proporsional dan minim empati.
“Data resmi dari BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin di NTB per Maret 2025 masih berada di angka 11,78 persen, yang berarti sebanyak 654,57 ribu jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. (ntb.bps.go.id) Meskipun angka ini turun dibanding September 2024 yang sebesar 11,91 persen, penurunan hanya sebesar 0,13 poin, yang menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi beban besar masyarakat NTB. (ntb.bps.go.id)
Baca Juga : Anggaran DPRD NTB Naik Signifikan : Dari Rp9,3 Miliar, Tunjangan Transportasi melejit Rp 17,4 Miliar
Selain itu, tantangan pengangguran juga nyata. Misalnya, fenomena setengah pengangguran di NTB pada Februari 2025 tercatat sebesar 4,23 persen, dan ini didominasi oleh perempuan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini juga cukup mengkhawatirkan.
Dengan kondisi seperti ini, menurut Yuni, sangat sulit diterima bila DPRD mengambil langkah menaikkan anggaran operasional, yang mencakup pos gaji, tunjangan kesejahteraan, perumahan, dan transportasi beberapa di antaranya mengalami lonjakan miliaran rupiah.
Baca Juga : Ironi DBHCT : Pemerintah Sedot Triliunan Dari Cukai Tembakau, Petani Dipaksa Bertahan Tampa Subsidi
“Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, atau bahkan pengurusan jenazah saat keluarga tidak mampu kenaikan anggaran ini terasa tidak masuk akal. Sepatutnya, anggaran sebesar itu dialihkan ke program-program yang langsung meringankan beban rakyat, bukan tunjangan pimpinan dewan.”
Yuni menegaskan bahwa wakil rakyat harus menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi yang ada, bukan hanya menambah beban negara di saat yang paling sulit. “Ketimpangan ini harus mereka sadari lebih awal. DPRD NTB harus segera merevisi kebijakan ini dan memastikan anggaran lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (*)